PENASULTRAID, JAKARTA – Dalam waktu dekat, masyarakat Indonesia akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh kota di Indonesia.
Tahun ini, Pilkada di Indonesia akan diselenggarakan pada 27 November 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, di mana masyarakat akan memilih wakil-wakil yang mereka yakini dapat menyuarakan kepentingan mereka.
Jakpat secara independen melakukan survei pada para responden di sejumlah kota di Indonesia mengenai pandangan sosial dan politik dalam rangka Pilkada 2024. Yakni di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kota Bandung, dan Kota Medan.
“Kondisi sosial dan politik di Indonesia sangat dinamis, segala bentuk perubahan dapat terjadi dalam waktu singkat, oleh karena itu Jakpat berinisiatif untuk melakukan riset ini untuk memberikan gambaran umum kondisi politik di enam daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia,” ucap Head of Research Jakpat, Aska Primardi dalam keterangannya, Rabu 20 November 2024.
Poin dalam laporan seri Pilkada 2024 ini untuk mengetahui sejumlah hal mencakup masalah sosial dan politik di wilayah tersebut, aspek evaluasi sosial dan politik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, serta citra pemimpin daerah yang diinginkan masyarakat.
“Saat ini kita sudah memasuki era post-truth, di mana kebenaran faktual bukanlah titik penentu keputusan seseorang, tetapi lebih banyak ditentukan oleh opini, persepsi dan perasaan subjektif seseorang,” papar Aska.
Menurutnya, indikator keberhasilan kebijakan seorang pemimpin bukan hanya dinilai dari data dan faktanya secara langsung, tetapi juga bagaimana perasaan publik terhadap kebijakan tersebut. Semua politisi saat ini berlomba untuk memenangkan sentimen positif dari publik.
Kota Surakarta = 141 Responden
Berdasarkan analisis dari jawaban kualitatif responden di Kota Surakarta, isu yang mengkhawatirkan di wilayah tersebut adalah politik dinasti atau nepotisme (11%) dan lapangan pekerjaan, tepatnya pengangguran (10%).
Masalah kesenjangan sosial atau kemiskinan juga menjadi perhatian bagi 7% masyarakat setempat. Di satu sisi, 33% masyarakat di Kota Surakarta menyatakan bahwa situasi sosial dan politik saat ini lebih baik dibandingkan masa kepemimpinan sebelumnya.
Provinsi Jawa Barat = 1478 Responden
Berdasarkan analisis dari jawaban kualitatif responden di Provinsi Jawa Barat, hampir 20% mengeluhkan soal lapangan pekerjaan, terutama soal pengangguran. Masalah lain yang dikhawatirkan adalah kriminalitas (11%) dan kesenjangan sosial ekonomi atau kemiskinan (11%).
Meski demikian, 23% masyarakat di Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa situasi sosial dan politik saat ini lebih baik dibandingkan masa kepemimpinan sebelumnya.
Provinsi Jawa Timur = 905 Responden
Berdasarkan analisis dari jawaban kualitatif responden, isu sosial politik yang dikhawatirkan masyarakat Jawa Timur tak jauh berbeda dengan Jawa Barat, yakni terkait lapangan pekerjaan (15%) dan kemiskinan/ekonomi suit (12%).
Discussion about this post