Menuju Pilkada Serentak 2024, KPU Konkep Lantik 288 Anggota PPS

PENASULTRA.ID, KONAWE KEPULAUAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi melantik anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang akan bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari H pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Konkep. Seremonial pelanggan yang digelar pada Minggu 26 Mei 2024 ini berjalan lancar meski dalam kondisi cuaca kurang bersahabat karena hujan ringan. Halaman SMP Negeri 1 Wawonii Barat di Pulau Wawonii itu menjadi saksi bisu tempat dikukuhkannya 288 anggota PPS yang baru saja lolos mengikuti seleksi tes tertulis hingga tes wawancara tatap muka beberapa waktu lalu. 288 PPS yang dilantik itu juga serentak melafalkan sumpah dan janjinya untuk menjalankan tugas sesuai peraturan dan mekanisme. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas. Ratusan anggota PPS itu pun siap bekerja aktif untuk masa bakti 26 Mei 2024-25 Januari 2025. Di hadapan anggota PPS, Ketua KPU Konkep, Nasruddin menegaskan bahwa dalam bekerja menjalankan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara, PPS telah dituntut untuk bekerja dengan baik penuh rasa tanggung jawab dan profesional, mempunyai integritas, jujur, adil, dan menjaga netralitas. "Saya sudah pernah katakan pada saat wawancara, setelah kalian dilantik sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat desa, maka seketika itu hak-hak kewarganegaraan anda dibatasi oleh aturan penyelenggara Pemilu," katanya. Nasruddin menekankan, setiap anggota PPS harus dapat menjaga dan memegang komitmen untuk membantu KPU dalam menyukseskan perhelatan pesta demokrasi yang akan dihadapi sebentar lagi. "Jadi yang namanya independensi, profesionalitas dan prinsip-prinsip yang telah anda pelajari sebagai penyelenggara Pemilu itu benar-benar harus tetap terjaga," tekannya. Pedoman dan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu, kata komisioner dua periode itu harus mengacu pada regulasi Undang-undang No 1 tahun 2015 dan perubahannya. "Sepulang dari sini, baca dan baca Undang-undang DKPP No 2 tahun 2017 tentang kode etik, karena pelanggaran etik yang dilakukan itu melanggar sumpah janji dan fakta integritas yang telah dibacakan dan kalian ucapkan barusan," pinta Nasruddin seraya kembali menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi kinerja. Senada dengan hal itu, Kepala Kesbangpol Konkep, Abdul Fattah juga mengatakan bahwa tanggung jawab dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada pada November mendatang sangat besar pengaruhnya para penyelenggara yang berada di tingkat desa atau dikenal sebagai anggota PPS. "Sesuai dengan pakta integritas tadi, bahwa tanggung jawab sepenuhnya pelaksanaan Pilkada ini baik Pilgub maupun Pilbup ada ditangan bapak dan ibu semua yang masuk dalam penyelenggara," terang Fattah. Untuk itu, ia berpesan agar prestasi KPU Konkep yang telah diraih sebagai penyelenggara yang bersih tanpa kasus dapat dipertahankan. "Dari 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara, daerah kita ini Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan penyelenggara Pemilu yang baik dan bersih dari kasus, baik pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan penyelenggara Pemilu itu sendiri," pungkas mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Kadis Perindagkop-UKM Konkep itu. Penulis: Nanang Sofyan Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=Ps-xFmOakWI

No Result