Oleh: Susiyanti, S. E.
Air merupakan kebutuhan pokok yang sangat vital bagi manusia. Setiap aktivitas manusia membutuhkan air, namun apa yang terjadi, apabila di suatu wilayah mengalami krisis air.
Sebagaimana diketahui bahwa krisis air bersih juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia salah satunya adalah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur yang disebabkan oleh putusnya pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang terletak di bawah laut akibat tersangkut jangkar kapal.
Masalah ini telah berlangsung sejak 7 November 2024 dan berdampak signifikan pada kebutuhan air bersih masyarakat setempat (Kompas, 03-12-2024).
Bahkan, krisis air bersih juga terjadi di kampung Tanah Kali Kedinding tepatnya di Surabaya yang belum juga mendapatkan air bersih. Selama 15 tahun kampung ini belum terakses infrastruktur paving dan layanan PDAM (Jawapos, 19-11-2024).
Itulah potret sebagian kecil wilayah yang mengalami krisis air. Adapun salah satu penyebab terjadinya krisis air adalah pencemaran air akibat perbuatan manusia, baik rumah tangga maupun industri. Bahkan diperburuk dengan kurangnya kontrol lingkungan hidup dari masyarakat dan negara.
Tidak hanya itu, krisis air bersih juga terjadi di beberapa daerah di tengah isu monopoli sumber-sumber mata air untuk industri, alih fungsi lahan yang merusak daerah resapan, maupun pencemaran DAS akibat buruknya tata lingkungan, industrialisasi dan buruknya perilaku masyarakat.
Pun negara dalam sistem ini mengabaikan perannya sebagai raa’in. Alih-alih memperbaiki tata kelola air, negara pun turut sebagai pebisnis yang turut mencari cuan dari kebutuhan rakyat, termasuk air.
Bahkan, sistem kapitalisme juga senantiasa mendukung para pemegang kapital dan tidak peduli terhadap penjagaan lingkungan dan manusianya. Sejatinya, kekeringan dan kebakaran hutan/lahan adalah sebuah bencana yang dirasakan masyarakat sehingga harus dihentikan.
Walaupun program bendungan air dan perbaikan sumur di daerah rawan kering telah dilaksanakan, namun apabila tidak ada penahan air dari area hutan, maka akan menjadi sia-sia.
Selain itu, desakan ekonomi dalam sistem kapitalisme ini menampakkan munculnya pertambangan dan penebangan hutan secara illegal, ataupun konversi lahan secara legal, tetapi eksploitatif dan massif bisa mengakibatkan terjadinya banjir bandang.
Di samping itu, berbagai aturan dan UU yang dikeluarkan oleh legislatif justru kontradiktif dari pelestarian dan distribusi air yang berkeadilan. Dimulai dari masalah UU terkait air yang lebih mendukung terhadap privatisasi, hingga sumber-sumber air dikuasai oleh kalangan pemodal tertentu yang memiliki kepentingan bisnis. Akhirnya rakyat kian sulit mengakses air, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk mencari nafkah.
Discussion about this post