Menyoal Melonjaknya Harga Telur

Oleh: Yuni Damayanti Lagi-lagi harga telur melonjak menyebabkan keresahan rakyat terutama kaum ibu, sebab telur adalah protein hewani yang seharusnya harganya mudah dijangkau oleh rakyat ekonomi bawah. IKAPPI menyebut harga telur di wilayah Jabodetabek berada di kisaran Rp31.000 hingga Rp34.000 per kg, sedangkan di luar Pulau Jawa atau wilayah Timur Indonesia tembus Rp38.000 per kg, bahkan lebih dari Rp40.000 per kg. Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI, Reynaldi Sarijowan, menilai pemerintah tidak berbuat banyak terhadap kenaikan harga telur tersebut. “Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia menyayangkan harga telur di pasaran terus merangkak naik tidak terdapat upaya melakukan penurunan harga telur, sehingga harga telur secara nasional naik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/5). Dia mengatakan, harga telur mengalami kenaikan sejak beberapa minggu terakhir, di mana IKAPPI sendiri menemukan ada dua hal yang menjadi fokus perhatian pihaknya. Pertama adalah karena faktor produksi, yang disebabkan oleh harga pakan yang tinggi. Kedua adalah akibat proses distribusi yang tidak sesuai dengan kebiasaan, yang biasanya di distribusikan ke pasar, (Kumparan bisnis, 16/05/2023). Melonjaknya harga telur bukan perkara baru di negeri ini, bisa dikatakan kenaikan harga telur beberapa kali terjadi dalam setahun, apalagi menjelang bulan Ramadan dan tahun baru. Seyogianya hal seperti ini bisa dicegah oleh pemerintah dengan menjaga kestabilan harga pakan. Namun, pemerintah tidak bisa berbuat banyak sebab adanya penguasaan kapitalisme terhadap pabrik pakan ternak dari hulu hingga ke hilir. Sehingga pemerintah hanya berperan sebagai regulator saja. Seharusnya pemerintah memiliki tugas utama untuk mengurusi urusan rakyat yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tugas ini tidak dapat dipenuhi sebab terhalang kepentingan pihak lain. Alhasil peternak mengambil jalan menaikkan harga telur untuk menutupi biaya pokok produksi. Sekularisme telah menyebabkan pemerintah mengabaikan tugas pokoknya. Rakyat membutuhkan negara yang mampu menyediakan pemenuhan kebutuhan pangan dan mudah di akses oleh rakyat, bukan hanya itu tentu saja rakyat pun mengharapkan jaminan kesejahteraan. Negara yang diharapkan tentulah negara yang menerapkan Islam secara kaffah yang mana pemimpinnya bertugas mengurusi urusan umat, sebagaimana disampaikan di dalam hadits yang artinya: Imam/Khalifah adalah pengurus dan dia bertanggung jawab terhadap rakyat yang di urusnya (HR. muslim dan Ahmad). Sesungguhnya dalam Islam, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan, baik kuantitas maupun kualitas. Artinya, sebagai pelindung rakyat, negara harus hadir menghilangkan dharar (bahaya) di hadapan rakyat, termasuk ancaman hegemoni ekonomi. Negara Islam tidak akan membiarkan korporasi menguasai rantai penyediaan pangan rakyat untuk mencari keuntungan sepihak. Negara akan menjaga stabilitas harga dengan mengambil beberapa kebijakan. Pertama, menjaga ketersediaan stok pangan supaya supply and demand (permintaan dan penawaran) stabil. Di antaranya dengan menjamin produksi pertanian di dalam negeri berjalan maksimal, baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian, ataupun dengan impor yang memenuhi syarat sesuai panduan syariat. Kedua, menjaga rantai tata niaga, yaitu mencegah dan menghilangkan distorsi pasar. Di antaranya melarang penimbunan, melarang riba, melarang praktik tengkulak, kartel, dsb. Disertai penegakan hukum yang tegas dan berefek jera sesuai aturan Islam. Khalifah juga menugaskan Qadhi Hisbah yang di antaranya bertugas mengawasi tata niaga di pasar dan menjaga agar bahan makanan yang beredar adalah makanan yang halal dan tayib. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah peran negara dalam mengedukasi masyarakat terkait ketakwaan dan syariat bermuamalah dengan begitu tidak akan mudah terjadi kecurangan. Dengan demikian mudah bagi negara menjaga kestabilan harga pangan sebab negara turun langsung mengaturnya tanpa adanya pihak ketiga (pengusaha) yang menguasai pasar, Wallahu a'lam bisshowab .(***) Penulis asal kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/fR5oS0PPTH4

No Result