Kali keempat Indonesia menduduki kursi anggota tidak tetap DK PBB sebagai representasi dari grup Asia Pasifik. Sebelumnya, Indonesia pernah mencapai hal yang sama pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Capaian Indonesia, merupakan bentuk diplomasi untuk jembatan perdamaian dunia. Indonesia masih bangga, menduduki satu dari sepuluh kursi anggota tidak tetap DK PBB.
Namun, persoalan nasional dalam negeri Indonesia tak kunjung membaik; kemiskinan bertambah, nasionalisme memudar, ekonomi mundur, alutsista angkatan perang minus, sumberdaya alam kian terketuk, hutang bertambah ribuan triliun, konflik vertikal horisontal antar generasi kian mencuat dan Natuna kian memanas persiapkan diri masing-masing negara menghadapi perang.
Lalu, Indonesia dapat apa masuk DK PBB. Hanya dapat kursi. Sementara, perlawanan terhadap negara – negara adidaya seperti China yang mengklaim sebagian wilayah laut Indonesia, tak mampu konfrontasi. Ya, indikator berdaulatnya Indonesia, bukan berada pada kursi PBB yang didapatkan. Bukan suatu kebanggaan. Karena Indonesia tetap dijajah oleh negara lain, melalui skema investasi ekonomi: startup, infrastruktur, konflik atas nama narasi agama dan lainnya.
Mestinya, jawaban Indonesia kepada dunia yakni menunjukkan kedaulatan dan peran keras pada dunia internasional bahwa Indonesia negara merdeka, tak ada tempat bagi negara lain yang ingin menganggu atau mencaplok kedaulatan Indonesia. Walaupun, dalam politik bebas aktif untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Tetapi, konteks kedaulatan, Indonesia harus bersikap keras terhadap asing yang ingin menguasai wilayah Indonesia.
Tesis dan analisisnya diatas, negara harus andalkan kekuatan nasionalisme sipil untuk pertahanan. Namun, sejauh ini pengelolaan negara diserahkan kepada swasta (perusahaan) tanpa proteksi. Mekanisme pasar mendominasi dalam penentuan kebijakan sehingga berakibat pada lemahnya eksistensi negara dalam menentukan masa depannya.
Tetapi, riset – riset politik di Asia Tenggara dan Asia Pasifik beberapa tahun belakangan, membaca Indonesia diprediksi masuk diantara negara kuat di kawasan Asia Pasifik. Berdasarkan dari laporan riset Lowy Institute Asia Power Index 2021 Edition, bahwa delapan indikator untuk memetakan kekuatan negara-negara di Asia-Pasifik, antara lain: kemampuan ekonomi, kemampuan militer, ketahanan, sumber daya di masa depan, hubungan ekonomi, jejaring pertahanan, pengaruh diplomatik, dan pengaruh budaya.
AS sendiri masih berada di peringkat teratas sebagai negara kuat yang mengalami tren kenaikan di kawasan Indo-Pasifik. Sebaliknya, China yang berada di peringkat kedua justru mengalami penurunan relatif, sama seperti sebagian besar negara-negara kekuatan menengah seperti Jepang, India, dan Rusia.
Indonesia sendiri mampu merangsek naik dua peringkat di posisi sembilan negara kuat di kawasan Asia-Pasifik. RI kini berada di atas Thailand dan Malaysia dengan skor 19,4. Indonesia berada di bawah Korea Selatan dan Singapura yang menempati posisi ketujuh dan kedelapan. Kekuatan yang paling menonjol dari delapan komponen bagi Indonesia adalah pengaruh diplomatis dan sumber daya di masa depan.
Riset Lowy Institute Asia Power Index 2021, katakan Asia-Pasifik dalam risiko pecah perang. Risiko perang berasal dari fakta bahwa terdapat perlombaan senjata di kawasan itu (Asia-Pasifik). Ini bakal melibatkan AS dan China, juga bisa melibatkan negara-negara lain seperti India, Jepang, dan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam yang memiliki sengketa laut dengan China.
Ada banyak faktor bahwa perang bisa pecah karena tensi yang semakin meningkat. Setidaknya, ada dua negara dengan kekuatan terbesar yang bisa menyebabkan efek domino. China sebagai kekuatan baru dengan arogansinya, sementara AS khawatir terhadap kebangkitan China.
Namun, apapun hasil riset Lowy Institute Asia Power Index 2021 yang mengungkap Indonesia melimpah sumberdaya alam. Perlu, lakukan kajian kebijakan politik karena belajar dari penjajahan Jepang yang menguras energi, sumberdaya alam Indonesia untuk kepentingan perang Asia Timur Raya. Tentu, jelas Indonesia yang berada di Asia tentu akan menerima dampak dari Perang Asia Pasifik.
Fakta sejarah, jika awalnya Indonesia berada di bawah pemerintahan Belanda, maka sejak 8 Maret 1942 berada di bawah militer Jepang. Dalam buku Dari Proklamasi ke Perang Kemerdekaan (1987) karya Soejitno, Jepang yang ikut dalam Perang Dunia II membuat Indonesia harus menyediakan bahan keperluan perang Jepang, termasuk sumber daya manusia. Pada zaman Jepang, terjadi berbagai perubahan yang menjadikan bangsa Indonesia lebih sengsara, terlebih secara ekonomi.
Politik penjajahan Jepang di Indonesia bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan mendapatkan sumber daya manusia untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Sehingga dalam bidang ekonomi, pemerintahan Jepang mengeluarkan surat keputusan yang mengatur distribusi barang yang dibutuhkan dalam perang. Barang-barang tersebut seperti besi, tembaga, kuningan, dan lainnya.
Pemerintah pendudukan Jepang juga memanfaatkan sumber daya manusia Indonesia untuk keperluan Perang Asia Timur Raya. Masyarakat di pedesaan Jawa dijadikan tenaga kerja paksa atau romusha. Mereka dipaksa untuk membangun bangunan yang berkaitan dengan keperluan perang, seperti membuat benteng pertahanan atau lubang pertahanan, jembatan, pelabuhan, dan gudang menyimpan bahan makanan.
Discussion about this post