PENASULTRA.ID, MUNA BARAT – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan edukasi keuangan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk mencapai target literasi dan inklusi keuangan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Hal ini juga sejalan dengan upaya peningkatan inklusi keuangan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan dalam mendukung Asta Cita pemerintah dan program inklusi keuangan 2026.
Kegiatan edukasi yang merupakan implementasi dari program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) dilaksanakan pada 9 hingga 10 Desember 2025.
Program ini bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata, pemahaman risiko, serta akses terhadap layanan keuangan yang aman dan diawasi OJK.
Edukasi ini dilaksanakan di delapan desa di Kabupaten Muna dan Muna Barat (Mubar) dengan total peserta mencapai 500 orang. Peserta utama meliputi perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga desa.
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha melalui Kepala Bagian Pengawasan Edukasi Perlindungan Konsumen dan Lembaga Manajemen Stabilitas (PEPK dan LMSt) OJK Sultra, Indra Natsir Dahlan berharap, edukasi keuangan dapat tersebar merata ke seluruh kabupaten dan kota di Sultra.
“Sehingga masyarakat memiliki kecakapan dalam memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan desa,” kata Indra.
Menurutnya, terdapat sejumlah tantangan di daerah pedesaan, di antaranya keterbatasan informasi, maraknya pinjaman ilegal, rendahnya pemahaman perencanaan keuangan, dan meningkatnya modus penipuan berkedok investasi.
“Oleh karena itu, edukasi keuangan menjadi sangat penting dan mendesak,” ujar Indra.
OJK Sultra secara khusus menargetkan wilayah 3T dan komunitas yang selama ini memiliki akses terbatas ke layanan keuangan formal. Kabupaten Mubar, dengan karakteristik geografis dan ekonomi (desa pesisir/komunitas nelayan) yang cenderung memiliki akses dan pemahaman layanan keuangan lebih rendah, disasar dalam program awal 2025.
Discussion about this post