Oknum Kades di Bombana Pecat Aparatnya

PENASULTRA.ID , BOMBANA – Hanya karena persoalan bantuan kompor yang dibagikan oleh salah satu aparatnya, membuat Juma Ali selaku kepala Desa Laloa Kecamatan Mataoleo Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara, naik pitam hingga berakhir pencopotan. Saat dikonfirmasi Jum Ali mengaku alasan dirinya mencopot satu Kaur nya karena melanggar keputusan rapat terkait pembagian bantuan kepada warga. "Dia bagikan bantuan (kompor) kepada warga yang tidak layak menerima. Padahal sebelumnya sudah ada keputusan rapat siapa saja yang berhak menerima, tapi fakta di lapangan lain,” kata Jam Ali. Sikap Juma Ali tersebut mendapatkan kritikan dari kalangan masyarakat khususnya dari Dewan Permusyawaratan Desa (BPD) Laloa. Pasalnya, sikap yang dilakukan Jum Ali diduga tidak berdasar bahkan dituding menentang peraturan dan perundang-undangan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pemberhentian perangkat desa ditegaskan memberhentikan Perangkat Desa bisa dilakukan setelah berkonsultasi dengan Camat. Sehingga, Ketua BPD Laloa Jusman membawa masalah tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana dengan memanggil kepala Desa Laloa serta Pemerintah Kecamatan agar dilakukan rapat dengar pendapat (RDP). <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CS_wsQXJuxR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14"> View this post on Instagram A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

Sayangnya, RDP telah dilaksanakan tepat hari Selasa 13 Oktober 2020. Pihak pemerintah Kecamatan Mataoleo mangkir dari panggilan Dewan. Sehingga RDP yang dipimpin langsung Ketua Komisi I Nasaruddin berakhir misteri. Ironinya tidak adanya keputusan yang dapat ditelorkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bombana Hasdin menyayangkan RDP yang digelar Dewan Bombana tidak menghasilkan kesimpulan. Padahal menurutnya RDP digelar, Selasa 13 Oktober 2020 menghasilkan kesimpulan. Apakah yang bersangkutan dikembalikan atau bagaimana. "Harusnya ada kesimpulan, kalau saya kembalikan ini barang. Karena mekanisme pemberhentian perangkat desa sangat jelas dan berlaku secara nasional. Pengangkatan dan pemberhentian aparat desa itu adalah kewenangan Kepala Desa tetapi harus dikonsultasikan sebelumnya kepada Camat,” ujar Hasdin di ruang kerjanya, Kamis 15 Oktober 2020. Dikatakannya, rata-rata Kepala Desa secara umum, tidak semua melakukan pemberhentian aparat dan melanggar tidak sesuai prosedural. Itu yang kerap terjadi selam ini baik di Bombana. Meskipun demikian, pihaknya selaku Instansi yang menaungi desa sering sampaikan kepada seluruh Kepala Desa baik formal maupun non formal untuk melaksanakan tugasnya sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. "Saya sering sampaikan Camat, Kepala Desa maupun aparat desa baik lewat rapat kordinasi, media sosial, WhatsApp group, untuk selalu pahami hak dan kewenangannya,” terangnya seraya berharap, semua Kepala Desa maupun aparat desa bekerja sesuai aturan yang berlaku. Penulis: Zulkarnain Editor: Basisa Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/VRMNu2xWe4A

No Result