“Sesuai data itu juga, terkait kegiatan audit kasus stunting, maka akan dimungkinkan dilakukan pengukuran ulang terkait data keluarga yang berisiko stunting, yang mana dimungkinkan setelah dilakukan pengukuran ulang akan terjadi perubahan yang signifikan,” tambah Muslimin.
Evaluasi dari BPKP rata-rata nilai Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan rapot merah pada tahun 2022, menjadi PR bersama agar tahun ini dapat diperbaiki.
“Terkait pedoman di tahun 2022 memang kita akui kalau pedoman yang turun agak terlambat sehingga berbagai intervensi baik dari anggaran maupun kebijakan sudah agak terlambat,” katanya.
Lokus tahun ini dari BPKP yakni Kabupaten Bombana dan Muna. Untuk itu seluruh TA dapat berbuat lebih awal dalam menyiapkan berbagai bahan yang kemungkinan akan dibutuhkan terkait data sesuai tugas pokok satgas PPS.
“Yakni melakukan koordinasi, delapan aksi konvergensi yang ada di aplikasi data SIPASTI, fasilitasi pendampingan delapan aksi konvergensi yang mana pengukuran akhirnya adalah diakhir semester, memastikan empat pasti, yaitu terdata, terlayani, terkordinasikan tercatat dan terlaporkan serta terlaksananya data realtime,” jelas Muslimin.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan paparan materi yang disampaikan oleh narasumber yang berkompeten yakni mengenai materi penguatan program percepatan penurunan stunting melalui dana BOKB, evaluasi kinerja dan capaian output satgas percepatan penurunan stunting sampai dengan Maret 2023 dan pertanggungjawaban administrasi satgas stunting dan kegiatan operasional.
Discussion about this post