Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Sultra Dievaluasi

PENASULTRA.ID, KENDARI - Satuan Tugas (Satgas) bentukan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut mengenai pelaksanaan percepatan penurunan stunting (PPS). Evaluasi tersebut digelar melalui Forum Koordinasi dan Evaluasi Satgas PPS Tingkat Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 10 April 2023. Sekretaris BKKBN Sultra, Muslimin menjelaskan, sesuai Perpres Nomor 72 tahun 2021, BKKBN ditunjuk sebagai ketua percepatan penurunan stunting. Selanjutnya provinsi membentuk tim PPS di kabupaten/kota. Pembentukan tim PPS diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan yang konvergensi. "Pada tahun 2022, persentasi prevalensi stunting Sultra ada di posisi 27,7 persen yang sebelumnya di tahun 2021 berada diangka 30,2 persen, yang mana turun 2,4 persen," ujar Muslimin dalam forum tersebut. Dengan adanya penurunan itu, kata Muslimin tentu saja menjadi fokus kerja semua lintas sektor, meskipun Sultra masih diposisi 12 provinsi prioritas percepatan penurunan stunting. "Sesuai data hasil survey SSGI tahun 2022 yang sudah rilis diawal tahun 2023 akan menjadi dasar intervensi pelaksanaan program," terangnya. "Sesuai data itu juga, terkait kegiatan audit kasus stunting, maka akan dimungkinkan dilakukan pengukuran ulang terkait data keluarga yang berisiko stunting, yang mana dimungkinkan setelah dilakukan pengukuran ulang akan terjadi perubahan yang signifikan," tambah Muslimin. Evaluasi dari BPKP rata-rata nilai Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan rapot merah pada tahun 2022, menjadi PR bersama agar tahun ini dapat diperbaiki. "Terkait pedoman di tahun 2022 memang kita akui kalau pedoman yang turun agak terlambat sehingga berbagai intervensi baik dari anggaran maupun kebijakan sudah agak terlambat," katanya. Lokus tahun ini dari BPKP yakni Kabupaten Bombana dan Muna. Untuk itu seluruh TA dapat berbuat lebih awal dalam menyiapkan berbagai bahan yang kemungkinan akan dibutuhkan terkait data sesuai tugas pokok satgas PPS. "Yakni melakukan koordinasi, delapan aksi konvergensi yang ada di aplikasi data SIPASTI, fasilitasi pendampingan delapan aksi konvergensi yang mana pengukuran akhirnya adalah diakhir semester, memastikan empat pasti, yaitu terdata, terlayani, terkordinasikan tercatat dan terlaporkan serta terlaksananya data realtime," jelas Muslimin. Kegiatan ini dilaksanakan dengan paparan materi yang disampaikan oleh narasumber yang berkompeten yakni mengenai materi penguatan program percepatan penurunan stunting melalui dana BOKB, evaluasi kinerja dan capaian output satgas percepatan penurunan stunting sampai dengan Maret 2023 dan pertanggungjawaban administrasi satgas stunting dan kegiatan operasional. Sebelumnya, Sitti Maryam, panitia pelaksana dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membahas rencana tindak lanjut untuk pelaksanaan kedepannya. "Peserta pada kegiatan ini adalah seluruh Technical Assistant (TA) dari 17 kabupaten/kota serta pegawai dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara," ujarnya. Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/FI3dwui9E4s

No Result