Pelantikan Sekda Buton Selatan Diduga Abaikan ‘Titah’ Dirjen Otda

PENASULTRA.ID, BUTON SELATAN - Rangkaian seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Selatan (Busel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diamanahkan kepada Panitia Seleksi (Pansel) telah selesai ditunaikan. Hal itu ditandai dengan adanya pelantikan pejabat Sekda Busel definitif pada Senin 21 Februari 2022. Bupati Busel, La Ode Arusani memimpin langsung jalannya pelantikan di Gedung Wisata yang juga dihadiri oleh sejumlah unsur Forkopimda dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Busel. Secara otomatis, La Ode Budiman yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Busel resmi menggantikan La Siambo yang telah purnabakti sejak 31 Desember 2021 lalu. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Busel, La Ode Firman Hamzah yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Kata dia, pelantikan La Ode Budiman berdasarkan surat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan surat rekomendasi Gubernur Sultra yang masing-masing ditujukan kepada bupati Busel. "Rekomendasi KASN dan surat Gubernur merupakan proses akhir seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama jabatan sekretaris daerah untuk selanjutnya pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam hal ini bupati untuk mengangkat/melantik," kata Firman, Selasa 22 Februari 2022. Menurut mantan kepala Kesbangpol Busel itu, pelantikan La Ode Budiman dengan mengacu pada surat rekomendasi KASN Nomor B-396/KASN/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 dan surat rekomendasi Gubernur Sultra Nomor 133.74/844 tanggal 15 Februari 2022 terkait pengangkatan pejabat Sekda Busel telah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. [caption id="attachment_24890" align="alignnone" width="1152"] La Ode Budiman (kiri) berpose bersama La Ode Firman Hamzah usai pelantikan kemarin. Foto: dok Firman Hamzah[/caption] "Dalam hal ini amanah UU nomor 5 tahun 2014 dan ketentuan PP 11 tahun 2017 telah dilaksanakan sepenuhnya sehingga rekomendasi KASN dan surat Gubernur menjadi dasar PPK untuk mengangkat/melantik," jelas Firman. Pelantikan Sekda Busel sebelumnya telah menjalani sejumlah tahapan yang dimulai dari lelang terbuka pada Desember 2021 lalu. Video: PB HMI Gelar Sekolah Kader Energi di Konawe Selatan https://t.co/jgI99KRixD

— Penasultra.id (@penasultra_id) February 23, 2022 Meski terus didesak untuk dibatalkan lantaran ditengarai sarat konflik kepentingan, Pansel Sekda Busel tak bergeming. 17 Januari 2022, Ketua Pansel Sekda Busel, Hj Nur Endang Abbas yang juga merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra secara resmi mengumumkan tiga nama sesuai peringkat yang lolos seleksi melalui pengumuman bernomor: 20/PANSEL-JPTP-SEKDA/I/2022. Ketiganya adalah, La Ode Budiman, L.M Muharram, dan La Ode Karman. Dengan berbagai pertimbangan usai menyampaikan hasil seleksi ke KASN dan meminta rekomendasi ke gubernur Sultra, Bupati Busel La Ode Arusani akhirnya mengorbitkan satu nama yakni La Ode Budiman yang tak lain adalah iparnya sendiri. [caption id="attachment_24889" align="alignnone" width="821"] Surat resmi Dirjen Otda Akmal Malik Nomor 800/1210/OTDA tanggal 10 Februari 2022. Foto: Ist[/caption] Keputusan Bupati Busel La Ode Arusani melantik La Ode Budiman dinilai sejumlah kalangan sangat berani lantaran diduga telah mengabaikan surat resmi Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri RI, Akmal Malik Nomor 800/1210/OTDA tanggal 10 Februari 2022 perihal penjelasan dugaan sistem merit di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. Dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur Sultra serta ditembuskan ke Mendagri RI dan Bupati Busel itu, Akmal Malik berharap Gubernur Sultra sebagai wakil pemerintah pusat segera melakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran dan menindaklanjuti serta menyelesaikan permasalahan kepegawaian bersama bupati Buton Selatan dengan berkordinasi ke KASN sebagai lembaga yang berwenang melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta melaporkan hasilnya kepada Mendagri dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terkait surat Dirjen Otda itu, awak Penasultra.id telah mengkonfirmasi Kepala BKPSDM Busel, La Ode Firman Hamzah. Saat ditanya apakah surat rekomendasi Gubernur Sultra tertanggal 15 Februari 2022 yang menjadi pijakan pelantikan La Ode Budiman adalah jawaban dari kesimpulan surat Dirjen Otda tersebut? Jawaban menohok pun dilontarkan La Ode Firman Hamzah. "Saya kira demikian tapi untuk menjawab ini bukan gawean saya, saya saran silakan konfirmasi dengan Sekda provinsi Sultra, ka BKD Sultra atau langsung Gubernur," kata Firman. Sementara itu, hingga berita ini naik tayang, perihal surat Dirjen Otda Akmal Malik tersebut belum juga mendapat tanggapan balik dari Ketua Pansel Sekda Busel, Hj Nur Endang Abbas. Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=oPZj98jH0KQ

No Result