PENASULTRA.ID, JAKARTA – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. Hasto Wardoyo mendorong jajaran pemerintah daerah (Pemda) bergerak cepat menyerap dan membelanjakan anggaran dana yang sudah dialokasikan untuk percepatan penurunan stunting, terutama untuk pemberian makanan tambahan bagi ibu-ibu hamil dan balita.
“Saya khawatir kalau belanjanya nanti bulan Agustus, padahal akan diukur balita stuntingnya bulan Agustus, jadi kalau ini nanti hari ini misalkan belum belanja, karena sampai hari ini belum ada yang belanja nih Pak Agus mohon izin ini Pak Menko,” kata Hasto Wardoyo dalam roadshow daring percepatan penurunan stunting yang digelar Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jumat 14 April 2023.
Roadshow daring percepatan penurunan stunting dengan daerah sasaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Roadshow daring ke-32 ini dihadiri Menko PMK Prof. Muhadjir Effendy dan Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu dan dipandu Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK Agus Suprapto.
Terkait data yang menjadi permasalahan di Provinsi Bangka Belitung, Hasto memastikan BKKBN mempunyai data by name by address yang bisa digunakan oleh pemerintah provinsi agar intervensi percepatan penurunan stunting tepat sasaran.
“Oleh karena itu kami siapkan data ini nanti bisa dimanfaatkan dengan baik semua terinci dari kabupaten kota, mana yang beresiko mana yang tidak, by name by address ada semua ini by name by adress karena kami sudah bekerjasama ini atas saran Pak Menko PMK Terima kasih Bapak dengan Kementerian Agama. Sehingga kami sudah siap untuk dengan data ini kami sudah intro operabilitas dengan Kementerian Agama,” kata Hasto.
Menko PMK Prof. Muhadjir Effendy berharap dana desa dapat digunakan benar-benar untuk penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Selain itu ia juga mengimbau keterlibatan ASN, TNI, Polri dan perusahaan-perusahaan swasta di Bangka Belitung untuk menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
“Jadi dana untuk Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem ini sudah ada di desa, yaitu dana desa itu yang mohon digunakan betul-betul, target berhasil tidak itu sebetulnya akan sangat ditentukan bagaimana kepala desa betul-betul bisa mengelola dana desanya untuk menangani dua hal tersebut di samping ketahanan pangan dan Pak Bupati Mohon untuk yang miskin ekstrim itu boleh menerima lebih dari satu paket dan 2 bantuan kalau dia dapat PKH kemudian ada subsidi atau bansos dari Pemerintah Kabupaten silahkan sehingga yang miskin ekstrem betul-betul bisa tuntas,” beber Muhajir.
“Tidak dilarang untuk mendapatkan bantuan lebih dari satu paket, bisa multiple bantuannya. Jadi saya mohon betul-betul dilakukan, kemudian yang tidak kalah penting menurut saya adalah upaya kita untuk melibatkan ASN, TNI, Polri untuk menjadi Bapak asuh di dalam penanganan stunting. Kemudian melibatkan perusahaan tadi saya belum dengar ada satupun kabupaten atau kota yang telah melibatkan perusahaan yang ada di sekitarnya. Perusahaan diwajibkan untuk mengampu menjadi perusahaan pengasuh stunting,” ujar Muhadjir menambahkan.
Penduduk Miskin
Dari hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, prevalensi stunting tahun 2022 berada pada angka 18,5 persen. Prevalensi ini turun sebesar 0,1 persen dibandingkan prevalensi 2021 yang berada pada angka 18,6 persen.
Angka nasional kemiskinan ekstrem menurut BPS, pada tahun 2022 sebesar 2,04 persen menurun dari data tahun 2021 yang sebesar 2,14 persen. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan data BPS tahun 2022 sebesar 0,82 persen. Jumlah ini naik sebesar 0,43 persen jika dibanding dengan tahun 2021 yang berada di angka 0,39 persen.
Discussion about this post