Pada 2021 sebagai hasil dari pelaksanaan PC-PEN, Indonesia masuk ke dalam negara yang relatif sangat baik dalam penanganan pandemi dilihat dari jumlah kasus, jumlah vaksinasi serta kemampuan untuk merawat pasien Covid-19. Selain itu pada 2021, Indonesia juga negara yang dinyatakan pulih ekonominya dilihat dari GDP 2021 telah melewati GDP masa pre-pandemi (2019).
Penggunaan instrumen APBN/D yang relatif pun menjadi prestasi berikutnya, karena dianggap mampu menangani krisis di masa pandemi, memulihkan ekonomi, serta menjadi salah satu faktor menentukan defisit dan utang Indonesia relatif sangat rendah dibandingkan negara yang lain.
“Pada 2020 defisit mencapai 6 persen, kemudian turun pada tahun 2021 dengan nilai 4,7 persen. Dan diharapkan defisit 2022 juga masih akan terus mengalami penurunan,” harap dia.
Berbagai prestasi yang telah disebutkan sebelumnya merupakan wujud dari penggunaan keuangan negara hati-hati, proper dan bertanggungjawab meskipun sedang berada dalam suasana krisis. Sehingga tidak heran pada tahun 2021 ini LKPP kembali mendapatkan opini WTP dari BPK.
“Capaian WTP ini tercermin dari output, outcome dan kinerja pemerintah yang baik terlihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran mulai menurun setelah terjadi kenaikan pada masa pandemi, serta pertumbuhan ekonomi mulai pulih pada kuartal I dan II 2022,” terang Abid Adli.
Atas capaian WTP yang diperoleh ini, pemerintah baik pusat maupun daerah capaian WTP yang diperoleh ini, tidak boleh terlena dan cepat berpuas diri karena tantangan yang dihadapi di masa pendatang akan semakin rumit.
Setelah dilanda pandemi, kini dunia dihadapkan pada tantangan yang berbeda sehingga berimplikasi pada keuangan semakin rumit karena peningkatan inflasi dan adanya disrupsi harga pangan dan energi.
“Serta kenaikan suku bunga capital flow dapat memengaruhi asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN/D. APBN/D harus terus bisa berfungsi sebagai penjaga negara dan bangsa dan shock absorber berkeadilan,” ulas dia.
Discussion about this post