“Capaian WTP ini tercermin dari output, outcome dan kinerja pemerintah yang baik terlihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran mulai menurun setelah terjadi kenaikan pada masa pandemi, serta pertumbuhan ekonomi mulai pulih pada kuartal I dan II 2022,” terang Abid Adli.
Atas capaian WTP yang diperoleh ini, pemerintah baik pusat maupun daerah capaian WTP yang diperoleh ini, tidak boleh terlena dan cepat berpuas diri karena tantangan yang dihadapi di masa pendatang akan semakin rumit.
Setelah dilanda pandemi, kini dunia dihadapkan pada tantangan yang berbeda sehingga berimplikasi pada keuangan semakin rumit karena peningkatan inflasi dan adanya disrupsi harga pangan dan energi.
“Serta kenaikan suku bunga capital flow dapat memengaruhi asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN/D. APBN/D harus terus bisa berfungsi sebagai penjaga negara dan bangsa dan shock absorber berkeadilan,” ulas dia.
Oleh karena itu, tambah Adib, capaian WTP perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan karena merupakan indikator bagi tata kelola yang baik pada pemerintah pusat dan daerah.
Tidak hanya di dalam mengelola keuangan negara namun juga di dalam menjalankan fungsi dan tugas tanggung jawab pemerintahan. Pencapaian WTP bukanlah tujuan akhir karena tujuan akhir dari mengelola keuangan negara adalah mencapai tujuan bernegara yaitu menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
“APBN/D juga harus bisa benar-benar bermanfaat untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara, sehingga Indonesia dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat,” tandas Adib.
Penulis: Nanang Sofyan
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post