Ia menambahkan, Komisi II DPR RI memiliki 16 mitra terdiri dari empat kementerian yaitu Mendagri, Mensesneg, Menteri PTN dan ATR serta Kemenpan RB. Adapun 16 mitranya diantarannya Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, KPU, Bawaslu, BKN, LAN, Ombudsman, KASN, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, hingga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
“Untuk pengelolaan administrasi pemerintah soal kebijakan pendayagunaan ASN dan Reformasi Birokrasi, kami sedang menysun revisi UU ASN. Masalah ASN yang krusial adalah masalah tenaga honorer,” tuturnya.
Berkaitan dengan lahan, masih kata Doli, masalah perizinan dan investasi outputnya adalah lahan. Masalah lahan pada pertanahan kekusutannya luar biasa. Sehingga membuat Panja pemberatasan mafia pertanahan. Kemudian, Panja tentang evaluasi pengukuran HGU dan HBL.
“Banyak izin kebun dan tambang modusnya macam-macam. Ada kelompok atau perusahaaan mengurus izin setelah di urus pemanfaatannya jadi bias. Sehingga optimalisasi secara ekonomi untuk kepentingan negara tidak terjadi akan tetapi menjadi kepentingan individu dan kelompok yang bermain dengan tambang. Ketiga adalah Panja tata ruang,” ucapnya.
Discussion about this post