Pemkab Konut akan Evaluasi Realisasi PAD Dijajaran OPD

PENASULTRA.ID, KONAWE UTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) akan evaluasi realisasi pajak asli daerah (PAD) dijajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Hal itu diungkapkan Sekda Konut Kasim Pagala saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 27 September 2021. "Menindaklanjuti keinginan DPRD Konut saat pembahasan anggaran KUA PPAS dan Anggaran APBD Reguler ataupun perubahan anggaran selalu disorot tentang persoalan capaian dari PAD kita," kata Kasim Pagala. Tambah dia, capaian PAD Konut beberapa tahun selalu tidak tercapai hampir rata-rata dinas seperti Dinas PU, Perhubungan, Bapenda, Pariwisata dan lain-lainnya. Dimana target yang diberikan setahun tidak berjalan baik sesuai dengan target diberikan. Penyebabnya adalah persoalan regulasi. <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUWIMUXvIhp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14"> View this post on Instagram A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

"Seperti di PU yang terbagi menjadi dua PAD yakni UPTD dan peralatannya target Rp 1 miliar hanya mencapai 30 persen. Peralatan dari Rp 16 miliar hanya Rp 52 juta penyebabnya kondisi alat-alat nya sudah rata-rata tua sampai 11 tahun banyak perbaikan dan nganggur. Dan banyak saingan di Konut yang mempunyai alat-alat, swasta punya dan murah dibandingkan kita punya di PU dengan ketentuan PAD mengacu pada Perda," ungkap Kasim. Lanjutnya, di Perhubungan akibat Perda, para pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya. Padahal dalam Perda berbunyi harus dilengkapi sarana dan prasarana oleh Pemda baru bisa memungut PAD. "Nah kita kan tidak mempunyai Sarpras yang ada masing-masing perusahaan. Sehingga mereka enggan untuk membayar PAD. Sama dengan di Bapenda target PAD Rp 5 miliar untuk PBB juga tidak tercapai," bebernya. Untuk menindaklanjuti lanjuti hasil pembahasan beberapa waktu lalu di DPRD, ia dan seluruh pimpinan OPD melakukan rapat koordinasi (Rakor) yang penerima PAD mencari solusi bagaimana yang terbaik. "Awal November kita akan melakukan Rakor kedua mencari solusi dengan menekan kepada OPD agar lebih giat digenjot setara dengan Kabupaten lain, jika OPD yang tidak mencapai PAD nya akan kita evaluasi kembali kinerja mereka sesuai di SK pelantikan syarat menjadi pimpinan mampu dan cakap dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab," tegasnya. Penulis : Iwan Charisman Editor: Basisa Jangan lewatkan video terbaru: https://youtu.be/BDlNmtyQGDE

No Result