“Namun pada 2022 mengalami penurunan menjadi 13,85 persen atau 11.590 jiwa, dengan jumlah miskin ekstrem berjumlah 2.416 jiwa atau 2,89 persen,” kata Bahri, Selasa 9 Mei 2023.
Menurut alumni STPDN angkatan 07 itu, terobosan dan inovasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan terus dilakukan.
Dalam terobosan itu diterapkan langkah konkrit dengan tiga strategi, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan.
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat dilakukan dengan cara pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBD kepada masyarakat miskin di lima kelurahan di Mubar agar perlakukan ini sama dengan masyarakat miskin di desa yang mendapatkan BLT dari Dana Desa (DD).
“Kita juga melaksanakan pendidikan gratis bagi masyarakat dengan memastikan semua operasional pendidikan dibebankan kepada APBD dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat Mubar,” ujar Bahri.
Direktur Perencanaan Keuangan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI itu mengatakan, sedikitnya 13,85 persen masyarakat miskin di Mubar telah didaftarkan di BPJamsostek sebagai pekerja rentan dengan mengikuti program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Sumber pendanaan berasal dari APBD yang sinergitas dengan DD di 81 desa. Dimana untuk anggaran DD membiayai 140 orang di setiap desa.
“Selain masyarakat miskin, Pemkab Mubar telah memberikan perlindungan kepada 2002 orang non ASN yang tersebar di 33 OPD. Kita harap non ASN ini merasa nyaman dalam melaksanakan tugas, karena seluruh resiko kecelakaan dan kematian telah dijamin pemerintah,” Bahri menambahkan.
Doktor kebijakan publik jebolan universitas Pajajaran Bandung itu mengungkapkan, jamsos yang disediakan Pemkab Mubar tak hanya jamsostek tapi juga jamsos kesehatan.
Discussion about this post