Pemkab Mubar Raih Paritrana Award 2022

PENASULTRA.ID, MUNA BARAT - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar) meraih penghargaan di ajang Paritrana Award (penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun 2022. Paritrana Award 2022 terbaik I kategori pemerintah kabupaten/kota tingkat Provinsi Sultra itu diserahkan pada puncak acara hari ulang tahun (HUT) ke-59 tahun Provinsi Sultra di Eks MTQ pada Senin 8 Mei 2023 malam. Deputy Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek), Mintje Wattu yang didampingi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra, Asrun Lio menyerahkan langsung penghargaan tersebut. Kepala BPJamsostek Sultra, Muhammad Abdurrohman Sholih mengapresiasi penghargaan yang telah diraih oleh Pemkab Mubar, Buton Tengah (Buteng) dan Konsel diajang Paritrana Award. "Setelah melalui penjurian dan wawancara pada tingkat provinsi, ketiga pemerintah daerah tersebut keluar sebagai Penerima penghargaan paritrana award di Provinsi," kata Abdurrohman Sholih, Selasa 9 Mei 2023. Ia mengatakan, pemda lainnya di Sultra saat ini sedang bergerak aktif untuk memberikan jamsostek pada masayarakat di wilayah nya masing-masing dengan memberikan kepesertaan kepada pegawai dilingkup pemerintahan, seperti pegawai non ASN dan aparatur desa serta mendorong pelaku usaha mendaftarkan pekerjanya di BPJamsostek. "Kami harap tahun berikutnya pemkab di wilayan Sultra ini akan menerima pengahragaan paritrana award juga, karena BPJamsostek merupakan salah satu program strategis nasional yang telah keluar Instruksi presiden Nomor 02 Tahun 2021," harap Abdurrohman Sholih. Sementara itu, Bupati Mubar, Bahri mengatakan, program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu program strategis Pemkab Mubar yang termuat dalam rencana pembangunan daerah. Program ini hadir dalam rangka mengatasi atau penurunan kemiskinan di Mubar. Dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2021 jumlah angka kemiskinan di Mubar capai 13,96 persen. "Namun pada 2022 mengalami penurunan menjadi 13,85 persen atau 11.590 jiwa, dengan jumlah miskin ekstrem berjumlah 2.416 jiwa atau 2,89 persen," kata Bahri, Selasa 9 Mei 2023. Menurut alumni STPDN angkatan 07 itu, terobosan dan inovasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan terus dilakukan. Dalam terobosan itu diterapkan langkah konkrit dengan tiga strategi, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat dilakukan dengan cara pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) APBD kepada masyarakat miskin di lima kelurahan di Mubar agar perlakukan ini sama dengan masyarakat miskin di desa yang mendapatkan BLT dari Dana Desa (DD). "Kita juga melaksanakan pendidikan gratis bagi masyarakat dengan memastikan semua operasional pendidikan dibebankan kepada APBD dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat Mubar," ujar Bahri. Direktur Perencanaan Keuangan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI itu mengatakan, sedikitnya 13,85 persen masyarakat miskin di Mubar telah didaftarkan di BPJamsostek sebagai pekerja rentan dengan mengikuti program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sumber pendanaan berasal dari APBD yang sinergitas dengan DD di 81 desa. Dimana untuk anggaran DD membiayai 140 orang di setiap desa. "Selain masyarakat miskin, Pemkab Mubar telah memberikan perlindungan kepada 2002 orang non ASN yang tersebar di 33 OPD. Kita harap non ASN ini merasa nyaman dalam melaksanakan tugas, karena seluruh resiko kecelakaan dan kematian telah dijamin pemerintah," Bahri menambahkan. Doktor kebijakan publik jebolan universitas Pajajaran Bandung itu mengungkapkan, jamsos yang disediakan Pemkab Mubar tak hanya jamsostek tapi juga jamsos kesehatan. Jamsos ini adalah jaring pengaman sosial yang dilaksanakan dengan mengikuti program jaminan kesehatan nasional dengan cara mendaftarkan seluruh penduduk Mubar yang berjumlah 87.575 jiwa sebagai peserta BPJS kesehatan. Keseluruhan iuran kesehatan di BPJS kesehatan tersebut menjadi tanggung jawab Pemkab Mubar. "Masyarakat Muna Barat cukup menunjukkan KTP, maka pelayanan kesehatan disemua fasilitas kesehatan, Puskesmas dan RSUD secara gratis termasuk pemda hadir menyediakan kelas III di RSUD secara gratis pula," kata Bahri. "Pemkab Muna Barat juga menyiapkan anggaran untuk masyarakat yang tidak mendapat pelayanan BPJS Kesehatan, misalnya bayi baru lahir, ODGJ, disabilitas dan lain-lain," Bahri memungkas. Penulis: Sudirman Behima Editor: Yeni Marinda Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/fR5oS0PPTH4

No Result