Dari luasan areal itu, menurut Murhadi, sama sekali tidak menyentuh wilayah enam IUP. Sebab, wilayah yang akan ditempati kawasan industri berada di blok 1 yang juga memiliki potensi mineral logam berupa nikel.
“Kami berpegang pada regulasi. Tidak ada regulasi untuk mencaplok IUP perusahaan lain,” tegas Murhadi.
Tim percepatan pembangunan kawasan industri Konut sangat mendukung dan berharap pemerintah pusat memberikan kemudahan karena program ini sinergi dengan program Presiden, Joko Widodo. Pemkab Konut bertekad tidak mau lagi jadi penonton sekaligus penyedia ore nikel untuk smelter di daerah lain.
Penulis: Irwan
Jangan lewatkan video populer:
Page 3 of 3
Discussion about this post