<strong>PENASULTRA.ID, BAUBAU-</strong> Pemerintah Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kini menggunakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pasalnya, pemanfaatan riset dan inovasi menjadi langkah tepat agar pembangunan berjalan lebih terarah dan berdaya saing. Artinya, pembangunan akan memperoleh kualitas baik jika telah melewati pengkajian secara matang dan sistematis oleh setiap pemangku kepentingan. Pelaksana tugas (Plt) Walikota Baubau, La Ode Ahmad Monianse mengatakan bahwa dengan adanya Brida, maka diharapkan iklim inovasi di daerah ditumbuhkan. Sehingga, ada upaya-upaya untuk mencari jalan keluar atau solusi-solusi dan ragam inovasi tentang bagaimana untuk memudahkan urusan di daerah yang ada hubungannya dengan pelayanan yang berbasis riset. "Jadi di sana diharapkan nanti kebijakan yang akan keluar itu selalu berbasis riset, termasuk dalam program pembangunan juga harus melalui riset. Dimana, etiap hasil penelitian harus ditindak lanjuti dengan kegiatan nyata," kata La Ode Ahmad dalam rilis Kominfo Baubau, Jumat 22 April 2022. Hal ini juga ditekankan La Ode Ahmad setelah mengikuti pertemuan di ruang kerja wakil Walikota Baubau secara online dalam jaringan (daring) atau zoom meeting. Pertemuan daring kick off badan riset dan inovasi daerah itu sebagai tindak lanjut dari terbentuknya Badan Riset Nasional (BRIN), yakni, daerah mengadaptasikan lembaga yang sudah pernah terbentuk untuk riset penelitian dan pengembangan ke Brida menjadi satu nama. "Ini akan bisa menjadi otaknya dan penggodok kebijakan yang bisa memberikan warna terhadap kebijakan. Sehingga langkah pemerintah itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan karena sudah diperhitungkan dampaknya melalui penelitian itu sendiri," ungkapnya. Karena itu, kata La Ode Ahmad, hadirnya Brida itu dengan sendirinya akan ada upaya penyesuaian di daerah. Balitbangda yang selama ini melakukan penelitian di daerah harus beralih dan terpusat ke Brida. Dengan demikian, dari aspek ketenagaan juga harus disiapkan fungsional di bidang penelitian. "Tenaga harus tersedia di situ, karena mereka nantinya yang akan selalu melakukan kajian-kajian dan ragam penelitian untuk memberikan pertimbangan kepada kebijakan, sekaligus menjadi sebuah dasar untuk melakukan sebuah kegiatan," terang Ahmad. Plt Walikota Baubau ini mencontohkan bahwa bila menanam padi itu harus diteliti dulu. Tidak sekedar dilakukan karena tekanan pemerintah pusat, lalu ditanam begitu saja. Padahal tanahnya tidak cocok untuk menanam padi . Baik dari segi kandungan tanahnya maupun ketersediaan air yang masih kurang. "Saya berharap agar lembaga ini mampu menjadi pendamping pimpinan daerah dalam mengambil kebijakan serta lebih pro aktif dalam melakukan kajian-kajian untuk menjadi bahan pertimbangan kepala daerah, agar arah kebijakannya lebih jelas, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya <strong>Editor: Muhammad Jamil</strong> <strong>Jangan lewatkan video populer:</strong> https://www.youtube.com/watch?v=XPTfDD4NCEg
Discussion about this post