Penambang Nikel Kecewa Gegara Pemilik Smelter Patok Harga Sendiri

PENASULTRA.ID, JAKARTA - Sengkarut masalah dunia pertambangan ternyata belum juga usai meski sejumlah regulasi telah diterbitkan pemerintah. Salah satunya persoalan transaksi perdagangan bijih nikel yang diberlakukan para pemilik pabrik pemurnian ore nikel atau smelter. Padahal, tata niaga nikel domestik telah diatur melalui Harga Patokan Mineral (HPM) berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2020. Hal tersebut mencuat saat webinar Core Media Discussion yang digelar pada Selasa 12 Oktober 2021 lalu. “Kami sebagai penambang agak sedikit kecewa karena beberapa smelter yang berdiri itu melakukan kegiatan transaksi yang dalam batasan kami itu suka-suka,” ujar Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey seperti dikutip dari laman tambang.co.id . Pengusaha smelter, kata Meidy, kerap mematok harga sendiri dan proses transaksi perdagangan tidak mengacu pada regulasi yang ada. Walhasil, para penambang akhirnya seolah-olah memberi bijih nikel gratis ke industri smelter. “Sedangkan di tahun 2017 waktu itu sudah ditetapkan melalui Permen ESDM Nomor 7, ada harga patokan mineral, di mana harga patokan ini basis kami para penambang untuk membayar kewajiban ke negara yaitu PNPB melalui royalti 10% dan PPH 1,5%,” katanya. <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVIhg9xJ4bh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14"> View this post on Instagram A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

Dalam perjalanannya, Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2017 terkait HPM itu direvisi dan disahkan pada April 2020. Dalam Permen terbaru ini terdapat satu poin yang menurut Meidy sangat penting, yakni penetapan harga yang ditetapkan oleh pemerintah setiap bulan. Meski aturan tersebut sudah berjalan, namun dalam pelaksanaan masih terdapat perusahaan yang bandel tidak mengikuti ketetapan sehingga menyebabkan ketimpangan di antara pengusaha nikel, terutama pengusaha hulu. “Karena terjadi banyak kericuhan, keributan, akhirnya kami terus bersuara ke pemerintah bahwa HPM ini harus diikuti seluruh pelaku, baik itu industri hulu, hilir,” tekan Meidy. Desakan APNI kemudian mendapat respon pemerintah dengan terbentuknya tim satuan tugas yang dibentuk Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi. Satgas tersebut selanjutnya berperan aktif sebagai pihak yang mengawasi proses transaksi tata niaga bijih nikel. “Akhirnya pada bulan Agustus Kemenko Marves mengeluarkan yang namanya tim satgas, mengawasi bagaimana pelaksanaan transaksi bijih nikel apakah sudah sesuai dengan Permen ESDM No 11 Tahun 2020, baik harga, jasa analisa, surveyor maupun sanksi-sanksi yang ada jika tidak mengikuti aturan tersebut," ujar Meidy memungkasi. Editor: Irwan Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/BDlNmtyQGDE

No Result