Terkait adanya permintaan dari masyarakat agar Rapid Test, PCR atau Swab digratiskan bagi masyarakat hal ini sangat relevan.
”Jangan seperti PPKM Darurat jumlah testing menurun lantas diklaim sebagai keberhasilan. Sungguh sangat bahaya mengambil kesimpulan dengan permasalahan yang kurang tepat treatmentnya,” jelasnya.
Taufiqurokhman juga menilai Kemenkominfo harus mengambil peran-peran strategis dalam pemberitaan dan memberikan siaran beredukasi.
”Banyak televisi yang menyiarkan menakut-nakuti masyarakat. Lalu apa peran Kemenkominfo. Maka berikan informasi seperti yang diharapkan Presiden Jokowi yakni informasi positif yang menyebar optimisme,” imbuhnya.
Selanjutnya, Kemenkominfo juga harus menggandeng perguruan tinggi yang masih mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Perguruan Tinggi swasta dan negeri harus digandeng dalam vaksinasi gratis buat mahasiswa dan dosen serta masyarakat sekitarnya.
”Perguruan tinggi porsinya diberikan lebih untuk tampil menyebarkan berita positif atau memberikan penyebar optimisme. Jangan terlampau banyak para politisi yang jelas berkepentingan untuk menaikan citra partai atau hanya cari popularitas. Berikan kegiatan-kegiatan positif pada perguruan tinggi agar mendukung menyebarkan berita positif atau optimisme,” paparnya.
Dugaan ketidak-adilan Kemkominfo dalam penyaluran bantuan melalui program diseminasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), mengundang reaksi keras dari para pengusaha media siber di berbagai daerah.
Para pengusaha media siber yang tergabung dalam SMSI menolak penyaluran KPCPEN yang disebut ”Berkah Presiden Jokowi”, karena mereka nilai pelaksanaannya tidak adil, diskriminatif, dan merendahkan martabat media siber.
Protes ketidakpercayaan tersebut, terungkap dari berbagai media di daerah untuk peninjauan ulang kegiatan diseminasi KPCPEN di Kemenkominfo.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan atas surat dari SMSI dan konfirmasi dari kementerian.
Editor: Irwan
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post