Pencegahan Lebih Efektif Turunkan Prevalensi Stunting

PENASULTRA.ID, PALEMBANG - Upaya pencegahan jauh lebih efektif menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Karena itu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus melakukan upaya pencegahan stunting dari hulu, yakni melalui skrining calon ibu agar bayi yang dilahirkan tidak stunting. “Kalau kita mengejar anak yang stunting menjadi tidak stunting, keberhasilannya hanya 20 persen. Namun dengan mencegah lahirnya bayi stunting baru keberhasilannya lebih dari 80 persen,“ kata Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo dalam Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pada rangkaian kegiatan Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 30 di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan baru-baru ini. Hasto mencontohkan kabupaten dengan jumlah penduduk 100 ribu jiwa, paling banyak akan ada ibu hamil sekitar 2 ribu orang. Rata-rata, kata Hasto, dalam waktu sehari akan lahir sekitar enam bayi. Kemudian apabila di rata-rata yang akan menikah jumlahnya separuh yakni tiga calon pengantin. “Kalau saya menjadi bupati di daerah tersebut, saya tidak akan pulang kantor sebelum tahu bagaimana kondisi bayi yang lahir tadi. Berat dan panjang badan. Kemudian yang akan menikah tadi harus tahu berapa yang anemia. mereka yang terindikasi (anemia) berisiko melahirkan bayi stunting harus segera didampingi Tim Pendamping Keluarga (TPK),” kata Hasto. Menurut Hasto, BKKBN bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait terus berupaya melakukan pembinaan, memotivasi, dan menggerakkan tim agar selalu konsisten dan berkesinambungan dalam melakukan upaya-upaya penurunan stunting sesuai dengan peranannya masing-masing. Kegiatan yang mengambil tema Evaluasi Capaian Semester I Tahun 2023 dan Praktik baik Percepatan Penurunan Stunting Daerah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas TPPS seluruh daerah untuk mempercepat penurunan stunting melalui program kegiatan inovatif di masing-masing daerah. TPPS memiliki tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di wilayahnya. TPPS terdiri dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru dalam sambutannya pihaknya telah melakukan berbagai upaya menangani stunting. “Pertama kami lakukan dengan memperkuat data dari kecamatan hingga kabupaten kota, untuk bisa membaca dan menentukan hal apa yang bisa dilakukan. Tanpa data yang benar kita bisa salah terapi. Jangan sampai sakit pundak yang dipijat kaki,” ujar Herman. Herman juga mengungkapkan, pihaknya bermitra dengan berbagai sektor, Kantor Perwakilan BKKBN hingga BPKP untuk bisa mengaudit tidak hanya keuangan namun juga kinerja. Kemudian juga menghidupkan kembali Posyandu sebagai garda terdepan serta memanfaatkan tenaga Kesehatan yang berada di desa-desa. Sementara itu Bupati Banyuasin H. Askolani mengatakan untuk memaksimalkan upaya penurunan stunting, pihaknya terus melakukan beberapa langkah tindakan pencegahan potensi terjadinya stunting pada anak. “Tentunya sangat diperlukan edukasi terkait stunting agar masyarakat memahami secara langsung penyebab dan pencegahan stunting dengan memenuhi gizi sejak masa kehamilan dan selalu mengkonsumsi makanan sehat yang bergizi,” kata Askolani yang juga tuan rumah penyelenggaraan Puncak Peringatan Harganas ke-30 tahun 2023 ini. Anggaran Tepat Sasaran Sementara itu Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan drg. Agus Suprapto menjelaskan penggunaan dana stunting sesuai mandat Presiden Joko Widodo agar anggaran percepatan penurunan stunting tepat digunakan pada sasaran, lebih banyak porsinya pada subyek. “Kita juga harus menguasai data di lapangan by name by address, untuk bisa memahami siapa subyek sasaran. Selanjutnya dengan memberdayakan semua sektor tidak hanya pemerintah. Kita juga harus mampu mendeteksi ke hulu, bicara stunting bukan tentang yang sudah lahir saja namun justru pada remaja, ibu hamil, calon pengantin yang memiliki risiko melahirkan bayi stunting,” kata Agus Suprapto. Menurut Agus, pada 2023-2024 fokus pemerintah tidak hanya pada penanganan stunting tapi juga sekaligus menyelesaikan kemiskinan ekstrem. Hal ini penting karena 50-60 persen kejadian stunting terjadi pada keluarga miskin. Pada kegiatan Temu Kerja TPPS kali ini sekaligus agenda meluncurkan buku Stunting-Pedia yang juga merupakan hasil kerjasama Tanoto Foundation, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan BKKBN. Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/_1kaNgMB01o

No Result