“Saya menginginkan ketersediaan alat untuk mengukur HB, serta tersedianya data verifikasi dan validasi data pendataan keluarga yang bisa menjadi data dasar TPK dalam melakukan intervensi di wilayahnya,” ujar Fathonah.
Dalam kesempatan diskusi bersama TPK Desa Kaongkeongkea itu, Fathonah kembali menegaskan pentingnya data Ansit di kabupaten sehingga intervensi kedepan sesuai dengan sasaran yang diharapkan.
Fasilitator dari Sekretariat Kabinet yang juga turut hadir dalam FGD di kabupaten Buton berharap apa yang disampaikan memang betul-betul masalah yang ada di lapangan dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Sehingga, yang menjadi rekomendasi sesuai permasalahan yang ada di lapangan.
Sesuai rencana, pemaparan hasil FGD dan RTL yang dilakukan di Desa Takimpo dan Kaongkeongkea ini akan dilaksanakan esok hari oleh Ketua TPPS Provinsi Sultra.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post