Perintah Plt Bupati Muna tidak ‘Mampan’ Ditangan Kepala BKPSDM?

PENASULTRA.ID , MUNA – Puluhan massa yang tergabung dalam Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Muna menggelar demontrasi menuntut pembatalan tambahan psikotes dalam SKB CPNSD formasi 2019 di BKPSDM, Senin 12 Oktober 2020. Koordinator lapangan (Koorlap) Pospera Muna La Ode Ilham Malik, mengatakan tambahan psikotes dalam SKB CPNSD Muna harus dihentikan. Pasalnya, kata dia, dalam pelaksanaannya terindikasi adanya kecurangan dibalik tes tersebut. Malik juga merasa aneh melihat pihak BKPSDM Muna yang dikepalai Sukarman Loke yang bersikukuh mengadakan psikotes sebagai tambahan dalam SKB. Padahal sambungnya hal tersebut sifatnya tidak wajib. Bahkan, Plt Bupati Muna Abdul Malik Ditu telah memerintahkan BKPSDM untuk meniadakan psikotes itu. Namun sayang sepertinya perintah tersebut ‘tidak mampan’ di tangan BKPSDM Muna? “Psikotes harus dihentikan, sebab dalam pelaksanaan psikotes patut dicurigai ada sesuatu dibalik ngototnya kepala BKPSDM,” tegas Ilham Malik dalam orasinya di halaman BKPSDM Muna, Senin 12 Oktober 2020. Dibalik ‘ngotot’ nya Sukarman masih kata Malik patut dicurigai. Sebab, tambahan psikotes yang sejak awal banyak menuai sorotan serta penolakan berbagai pihak, terus saja dipertahankan. “Jangan coba kelabui kami masyarakat Muna, kami bukan orang bodoh. Kami minta batalkan tambahan psikotes ini,” ucap Malik. Demo sempat diwarnai aksi saling baku dorong antar massa dengan pihak Kepolisian dan Sat Pol PP, lantaran Sukarman yang diharapkan hadir memberikan penjelasan belum juga menampakan diri. Beruntung, aksi baku dorong itu tak berlangsung lama dan mereda setelah Sukarman hadir untuk memberikan penjelasan terkait adanya tambahan psikotes. Kendati terus disoroti berbagai pihak, Sukarman yang juga Sekretaris Panselda Muna itu tetap bersikukuh dengan alasan tambahan psikotes tidak melanggar undang-undang dan termuat dalam Permenpan Nomor 23 tentang tata cara seleksi CASN. Mantan Kadis Perindag Muna itu menyebut, proses hingga lahirnya tambahan psikotes dalam SKB CPNSD itu, bermula pihak BKPSDM mengajukan permohonan pada Panselnas tertanggal 21 Maret 2020 lalu. Dan Panselnas menyetujui adanya SKB tambahan tersebut. "Dalam seleksi SKB ada seleksi tambahan yakni psikotes, yang mana bulan maret lalu kita sudah surati Panselnas dan disetujui pada 21 Maret 2020 lalu. Jadi bukan maunya saya. Nomor suratnya 13P/333/M.SM.01.00.2020 tentang panduan/pedoman SKB tambahan atau psikotes bagi peserta seleksi CASN Muna 2019,” ujar Sukarman. “Adanya SKB tambahan itu bukan atas kemauan orang per orang, tetapi dilindungi Undang-undang,” ungkapnya. Tuntutan Pospera terkait pembatalan tes tersebut belum bisa diamini Sukarman kala itu. Alasannya, Panselda saat ini tengah menunggu balasan surat dari Panselnas. Sebelumnya, Panselda telah melakukan penundaan jadwal psikotes sembari menunggu lebih lanjut dari Panselnas. “Belum bisa kita batalkan, kalau belum ada petunjuk dari panselnas, kita tunggu balasan surat dan petunjuk dari Panselnas,” timpalnya. Jawaban yang dilontarkan Sukarman dihadapan massa aksi itu kembali memicu reaksi. Saling dorong kembali tak terelakan. Bahkan penyegelan kantor BKPSDM Muna nyaris terjadi, beruntung petugas yang sejak awal bersiaga di lokasi berhasil mendinginkan situasi. Masa aksi yang yang dikoordinir oleh Malik balik kanan, dan berjanji, dua hari kedepan bakal kembali menyambangi dan menduduki kantor BKPSDM dengan kekuatan massa yang lebih besar, jika tambahan psikotes tidak dibatalkan oleh Panselda. Penulis: Sudirman Behima Editor: Basisa Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=0W93Km1CDzM

No Result