<span style="font-size: 17px;"><strong>PENASULTRA.ID, KENDARI</strong> - </span><span style="font-size: 17px;">Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol (Purna) Andap Budhi Revianto memberikan arahan kepada aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.</span> <span style="font-size: 17px;">Arahan itu disampaikan saat memimpin apel gabungan perdana</span><span style="font-size: 17px;"> di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sultra pada Senin 11 September 2023.</span> <span style="font-size: 17px;">Arahan pertama yakni </span><span style="font-size: 17px;">terkait kinerja ASN di lingkup kerja Pemprov Sultra, baik yang berstatus PNS, maupun non PNS. Ia mengingatkan agar tidak ada pembagian kerja dan tanggung jawab diwarnai semangat kesukuan.</span> <span style="font-size: 17px;">Sultra adalah bagian penting dari NKRI. Tugas dan tanggung jawab selaku ASN sama, memperjuangkan kehidupan masyarakat, apa pun sukunya. Itu amanat konstitusi sebagaimana Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 yang harus dipegang teguh seluruh ASN.</span> <span style="font-size: 17px;">"</span><span style="font-size: 17px;">S</span><span style="font-size: 17px;">aya berkomitmen tidak ada perbedaan perlakuan yang akan saya berikan kepada jajaran birokrasi di Pemprov Sultra, apapun suku dan agamanya, dan latar belakang pendidikannya," </span><span style="font-size: 17px;">kata Andap.</span> <span style="font-size: 17px;">Arahan kedua terkait prioritas penilaian kepada segenap jajaran birokrasi Pemprov Sultra dengan berbasis kinerja dan capaiannya.</span> <span style="font-size: 17px;">Menurut Mantan Kapolda Sultra ini, </span><span style="font-size: 17px;">Indeks Kinerja Utama Atau </span><span style="font-size: 17px;"><i>Key Performance Index </i></span><span style="font-size: 17px;">(KPI) ASN di lingkup Pemprov Sultra yang akan ia bangun bukan sekadar hanya berbasis penyerapan anggaran saja. KPI akan dinilai berdasarkan target-target pencapaian program-program pembangunan. </span> <span style="font-size: 17px;">"Artinya, bukan hanya berbasis apakah alokasi anggaran terserap atau tidak. Tetapi, apakah alokasi anggaran tersebut tepat sasaran atau tidak, apakah kinerja dan anggaran yang digunakan Pemprov Sultra berpengaruh pada kesejahteraan kurang lebih 2,7 juta masyarakat Sultra atau tidak," ujar Andap.</span> <span style="font-size: 17px;">Sekretaris Jendral (Sekjen) </span><span style="font-size: 17px;">Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ini </span><span style="font-size: 17px;">mengatakan, kinerja birokrasi bukan hanya formalitas pemenuhan standar administrasi. Administrasi birokrasi sesungguhnya merupakan instrumen agar pelayanan publik yang tertuang dalam APBD bukan hanya akuntabel, namun jelas indikatornya, yaitu kesejahteraan masyarakat.</span> <span style="font-size: 17px;">"Pertanggungjawaban ASN bukan hanya terisinya lembar-lembar formil administrasi, basis utama ASN adalah moral kinerja yang merupakan alat untuk mencapai cita-cita konstitusi," Andap menambahkan.</span> <span style="font-size: 17px;">Ia mengatakan, dirinya juga akan mendorong digitalisasi reformasi birokrasi di Pemprov Sultra. Sebab, ilmu pengetahuan dan teknologi bukan untuk sekadar memenuhi tuntutan era digital. </span> <span style="font-size: 17px;">Ilmu pengetahuan dan teknologi yang di gagas ini berfungsi membantu seluruh jajaran birokrasi untuk mendisiplinkan diri, membantu peningkatan kualitas kinerja kita semua menjadi terukur, terencana, akuntabel dan transparan. </span> <span style="font-size: 17px;">"Monitoring dan evaluasi kinerja berbasis digital akan mempermudah birokrasi ini untuk mempercepat ketertinggalan dan menuntaskan kerja pelayanan publik," Andap memungkas.</span> <strong><span style="font-size: 17px;">Penulis: Yeni Marinda</span></strong><!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_230911_113326_390.sdocx--> <strong>Jangan lewatkan video populer:</strong> https://youtu.be/9q2Xi_AAZp4?si=jkNgRmjMM1HL0RQj
Discussion about this post