Pinjol Meningkat, Rakyat Makin Terjerat

Oleh: Fitri Suryani, S.Pd Tren pinjaman online (pinjol) semakin marak. Sejalan memberikan kemudahan dan solusi untuk masyarakat dalam bertransaksi bisnis melalui digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer (P2P) lending meningkat. Pembiayaan melalui fintech P2P lending pada Mei 2023 sebesar Rp51,46 triliun. Tumbuh sebesar 28,11 persen year-on-year (YoY). Dari jumlah tersebut, sebanyak 38,39 persen disalurkan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dengan penyaluran pelaku usaha perseorangan sebesar Rp15,63 triliun dan badan usaha senilai Rp4,13 triliun. Menurut Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa, pertumbuhan positif pembiayaan pinjol menunjukkan fungsi intermediasi yang berjalan. Serta, tingginya kebutuhan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, terhadap akses keuangan yang lebih mudah. Lebih cepat dibandingkan melalui perbankan atau perusahaan pembiayaan (Jawapos.com, 12/07/2023). Namun, menurut OJK, tingkat kelalaian pembayaran ikut meningkat. Tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) pada Mei 2023 tercatat meningkat 1,08 poin menjadi 3,36% dari tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, TWP90 meningkat dari 2,82% menjadi 3,36%. TWP90 merupakan indikator tingkat kelalaian pembayaran yang terhitung lebih dari 90 hari sejak jatuh tempo. Sederhananya, TWP90 adalah indikator tunggakan bermasalah atau kredit macet pinjol. Friderica Widyasari Dewi selaku Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pertumbuhan penyaluran pinjol terjadi di tengah riuhnya rencana perhelatan konser musik oleh artis papan atas dunia. Salah satunya adalah konser Coldplay yang pembelian tiketnya dibuka pada Mei 2023 lalu (Katadata.co.id, 14/07/2023). Tren pinjol yang meningkat dan banyak menjerat rakyat jelas memiliki banyak penyebab. Di antaranya, kesempitan hidup yang menimpa sebagian masyarakat. Karena jumlah penduduk miskin negeri ini pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang (Bps.go.id, 16/01/2023). Dari itu tidak sedikit ada yang mencoba peruntungan dengan membuka UMKM dan hal itu tentu saja membutuhkan modal ataupun individu lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, sistem yang diterapkan saat ini (Kapitalisme) tak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatu tak lepas dari aroma bisnis, baik itu dalam bidang kesehatan maupun pendidikan. Perkara tersebut jelas makin memperberat kehidupan rakyat yang berada di kalangan menengah ke bawah. Apalagi kehidupan saat ini, di mana segala sesuatu serasa makin sulit untuk dijangkau, walau itu perkara kebutuhan pangan. Sistem yang mewarnai masyarakat pun tak lepas dari gaya hidup yang mana menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Sehingga tak heran jika masyarakat memandang bahwa sumber kebahagian ada pada materi dan kesenangan saja. Hal tersebut diperparah lagi oleh media yang begitu masif dalam mempengaruhi masyarakat terkait tren kekinian, baik itu secara langsung maupun tak langsung yang mampu mempersuasi masyarakat dalam memenuhi gaya hidup yang sebenarnya bukan kebutuhan, namun hanya sebatas keinginan. Sementara itu, dalam sistem Islam jelas berbeda dengan sistem yang ada saat ini. Di mana negara akan berupaya dalam mengurangi budaya pinjam meminjam dan meniadakan praktek riba. Dari itu negara akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat, baik secara langsung maupun tak langsung. Adapun mekanisme bantuan langsung negara kepada rakyatnya, yakni dengan memberikan fasilitas secara cuma-cuma seperti dalam hal kesehatan, pendidikan dan keamanan. Hal itu jelas bukan perkara yang tidak mungkin, karena negara memiliki sumber pendanaan yang melimpah, seperti di antaranya berasal dari sumber daya alam yang dikelola oleh negara dan hasilnya diberikan kembali kepada rakyat dalam rangka menyejahterakan mereka. Pun bantuan negara yang secara tidak langsung diberikan kepada rakyatnya dalam rangka membantu menyejahterakan kehidupan mereka, di antaranya negara membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan memberi upah yang layak. Sehingga dengan itu kepala rumah tangga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam sistem Islam juga jelas tidak akan ada lembaga perbankan yang berbasis riba. Karena riba dalam timbangan syariat telah jelas kedudukannya, yakni haram. Sebagaimana dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 275, “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Oleh karena itu, hal yang begitu sulit mewujudkan rakyat dari pinjam meminjam terlebih yang berbasis riba, jika sistem yang ada mengondisikan hal tersebut. Dari itu, tidakkah umat ini rindu pada penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan? Karena sungguh yang lebih mengetahui mana aturan yang terbaik untuk hamba, yakni yang menciptakan hamba, Allah SWT. Wallahu a’lam.( ***) Penulis adalah Freelance Writer Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=ryX5d3eiOL4

No Result