Pj Bupati Mubar Diminta Bersikap Soal Polemik Tenaga Honorer Siluman

PENASULTRAID, MUNA BARAT - Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar) diminta segera bersikap atas polemik dugaan adanya honorer siluman dalam kelulusan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar). Dugaan adanya honorer siluman ini disinyalir karena banyaknya peserta seleksi PPPK yang dinyatakan lulus namun mereka diduga tidak benar-benar mengabdi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Mubar. Sementara itu, ada beberapa tenaga honorer yang telah mengabdi sekian tahun dan mengikuti tes seleksi PPPK namun dinyatakan tidak lulus. Salah satunya terjadi pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mubar. Nur Mayani yang merupakan salah satu tenaga honorer di Dispora Mubar mengaku telah dirugikan akan hal tersebut. “Saya sebagai masyarakat merasa tidak adil dengan kebijakan pemerintah, di mana masalah yang saya dapatkan sekarang ini ada oknum yang terdata di BKN tetapi tidak pernah honor dibuktikan dengan SK kolektif. Beberapa hasil investigasi yang saya lakukan di lapangan, bahwa yang terlapor atas nama Ade Sahrul diduga terdata di BKN tetapi tidak pernah honor,” kata Nur Mayani sesuai dengan surat aduan yang dikirimnya ke BKD Muna Barat pada Kamis, 2 Januari 2025 lalu. Kondisi inipun menuai kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Hendrawan, anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Halu Oleo (UHO). Menurutnya, hal tersebut harus segera disikapi oleh Pj Bupati Muna Barat dan pihak-pihak terkait yang kiranya kompeten dalam menangani masalah ini. “Pj. Bupati dan Sekda harus segera melek akan problem yang dialami ibu Nur Mayani ini,” kata Hendra sapaan karibnya, Rabu, 12 Februari 2025. Berdasarkan hasil investigasi yang Hendra lakukan, ada dugaan keterlibatan Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muna Barat dalam masalah ini. Diduga, Kadis Pariwisata sengaja mengeluarkan SK honorer untuk Ade Sahrul pada Dinas Pariwisata sebagai modal tes PPPK. “Kemarin saya sempat melakukan investigasi dan monitoring terkait masalah ini. Saya mendapatkan informasi bahwa yang mengeluarkan SK honor untuk Ade Sahrul itu Dinas Pariwisata,” sebut Hendra. Olehnya itu, Hendra juga mendesak agar pejabat Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Muna Barat segera dievaluasi dan dicopot atas dugaan penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Penulis: Gogon Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/CIYFz7z8v5U?si=WcStTGy9bB40ltHo

Pj Bupati Mubar Diminta Bersikap Soal Polemik Tenaga Honorer Siluman

Baca Juga

Surat Terbuka untuk Prabowo, Efisiensi Anggaran Jangan Korbankan Insan Pers

Selarik Catatan 521 Hari Kepemimpinan Pj Gubernur Andap Budhi Revianto

RelatedPosts

Discussion about this post

PenaEkobis

Recommended Articles

Populer Minggu Ini

Advetorial

Link Corner