PENASULTRAID, BAUBAU – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto kembali menegaskan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pilkada serentak 2024, yang kini tinggal 39 hari lagi.
Arahan tersebut disampaikan pada pertemuan bersama ASN di lingkungan Pemerintah Kota Baubau serta pemerintah kabupaten se-Kepulauan Buton dan juga diikuti 17 kabupaten/kota se Sultra secara virtual, di Aula Palagimata, Kantor Walikota Baubau, Jumat 18 Oktober 2024.
Pj Gubernur dalam kesempatannya mengajak para ASN untuk menyamakan persepsi mengenai makna dari netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2024.
“ASN disebut netral ketika dapat bekerja secara adil, obyektif, tidak bias dan tidak berpihak. Bukan hanya dalam hal politik, tetapi juga dalam pelayanan publik, kebijakan dan manajemen,” jelas Andap.
Selain itu, Pj Gubernur Sultra menegaskan bahwa netralitas ASN bukan sekadar kewajiban saat jam kerja, melainkan berlaku juga sepanjang waktu.
“Sebagai ASN, atribusi melekat kepada kita selama 24 jam. Netralitas adalah prinsip yang harus dijunjung tinggi setiap saat, baik dalam tugas formal maupun dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Andap.
Pj. Gubernur menyampaikan bahwa tingkat pelanggaran netralitas ASN di Sultra relatif tinggi. Tercatat banyak sekali kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di Sultra, menempatkannya menjadi salah satu provinsi yang menjadi perhatian di Indonesia.
Andap memaparkan berbagai jenis pelanggaran yang sering terjadi saat Pilkada, di antaranya terlibat dalam kampanye terbuka dan tertutup, keberpihakan kepada salah satu Paslon melalui kampanye maupun media sosial, menggunakan fasilitas negara untuk mendukung paslon, serta foto bersama paslon dengan simbol tangan.
“Berdasarkan data, 50,76% pelanggaran dilatarbelakangi oleh adanya ikatan persaudaraan, 49,72% karena kepentingan karir, 16,84% karena kesamaan latar belakang, 9,50% karena hutang budi dan 7,48% karena tekanan paslon,” paparnya.
Discussion about this post