PENASULTRA.ID, MUNA – Aliansi Gerakan Akademisi Muna (GAM) meminta Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Muna, Yuni Nurmalawati agar menarik dan membatalkan surat perintah tugas bernomor 000.1.2.3/10/2024 yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Muna yang dilayangkan di Bawaslu dalam rangka monitoring dan pemantauan kegiatan kampanye Pilkada serentak 2024 di Bumi Sowite.
Dewan Pembina GAM, Abdi Nipangeran menilai kegiatan monitoring dan pemantauan kegiatan kampanye yang dilakukan Kesbangpol Muna yang dikepalai Amiruddin Ako berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna di pesta demokrasi lima tahunan 2024.
“Aneh juga rasanya, kenapa nanti kampanye Pilkada baru ada kegiatan monitoring dan pemantauan yang dilakukan Kesbangpol Muna. Kenapa waktu Pemilu tidak ada kegiatan seperti ini dan kenapa hanya pemantauan kampanye, bagaimana dengan tahapan Pilkada lainnya,” kata Abdi, Selasa 1 Oktober 2024.
“Sebaiknya Pjs Bupati Muna segera mencabut dan membatalkan surat kesbangpol agar tidak berpotensi terjadinya keberpihakan,” Abdi menambahkan.
Untuk menjaga tercederainya proses demokrasi, maka GAM Muna menegaskan, segala kegiatan pemerintah yang berpotensi terjadinya keberpihakan pada salah satu pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati agar dihentikan.
Senada, Ketua umum (Ketum) GAM, Abdul Khidir juga meminta Pjs Bupati Muna untuk meniadakan seluruh kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Muna termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) BumDes se-Kabupaten Muna yang rencananya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada 30 September 2024.
Discussion about this post