PN Jakpus Tolak Gugatan Hukum Pelaku KLB PD

PENASULTRA.ID, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali menolak gugatan hukum pelaku Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) Deli Serdang yang menggugat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Putusan PN itu tercantum dalam amar perkara No. 167/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst. Dimana PN Jakpus menolak gugatan mantan Ketua DPC Halmahera Utara (Halut), Yulius Dagilaha, yang menggugat DPP Partai Demokrat terkait pemberhentiannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat untuk Kabupaten Halut, Maluku Utara. "Setelah ditolaknya permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menkumham. Dan tiga kali penolakan gugatan para pendukung KSP Moeldoko dan Jhoni Allen di PN Jakpus, maka skor saat ini pelaku KLB ilegal Deli Serdang kalah 0-4," kata Tim Advokasi Hukum Partai Demokrat Muhajir dalam releasenya, Senin 17 Mei 2021. "Ini menunjukkan berbagai kebohongan yang mereka sampaikan kepada publik selama empat bulan terbukti tidak berlandaskan hukum,” tambah Muhajir. <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSrDuNdJIQ2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13"> View this post on Instagram A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

Ia mengatakan, pihaknya sangat bersyukur karena permintaannya agar Pengadilan menolak gugatan untuk disidangkan dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena pasal 32 UU Parpol No. 2 Tahun 2011, perselisihan internal Parpol diselesaikan oleh Mahkamah Partai yang keanggotaannya telah disahkan oleh Menkumham. "Jadi, tidak langsung ke pengadilan," ucap Muhajir. Dalam amar putusan perkara nomor 167 menyatakan, pertama, mengabulkan eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Muhajir menegaskan, sampai saat ini Partai Demokrat pimpinan AHY hanya mengajukan satu gugatan yang masih berjalan di PN Jakpus. Selain itu, Partai Demokrat pimpinan AHY menggugat 12 mantan kader Partai Demokrat terkait perbuatan melawan hukum. "Langkah hukum terhadap para aktor KLB tersebut harus kami tempuh untuk mencegah ‘post truth politic’ yaitu propaganda kebohongan yang diulang-ulang sebagai upaya untuk menggeser pemahaman publik perihal moral dan fakta hukum terkait sebuah kebenaran, jika kita cermati, hal ini sedang marak terjadi di negara kita," tandas Muhajir. Penulis : Supyan Editor : Basisa Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/QfwZvoq7Mu0

No Result