PN Kendari Nyatakan Kepengurusan KKS Syarifuddin Cs tidak Sah

PENASULTRA.ID, KENDARI - Pengadilan Negeri (PN) Kendari menyatakan dengan tegas bahwa kepengurusan paguyuban Kerukunan Keluarga Soppeng (KKS) baik tingkat Dewan Pengurus Pusat (DPP), wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Kota Kendari tidak sah. Demikian salah satu poin salinan amar putusan perkara Nomor 113/Pdt.G/2023/PN.Kdi yang diucapkan pada Selasa 11 April 2023 lalu di persidangan yang digelar terbuka untuk umum. Majelis Hakim PN Kendari yang diketuai Ahmad Yani serta didampingi Arya Putra Negara Kutawaringin dan Wahyu Bintoro masing-masing sebagai Hakim anggota menilai secara sah dan meyakinkan bahwa kepengurusan DPP KKS periode 2014-2019 yang bermarkas di Kota Makassar telah dimisioner sejak Juni 2019. Namun faktanya, Ketua DPP KKS Prof. Syarifuddin Wahid dan Sekjen, Dr. Asdar Djamereng kala itu masih mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 23/SK/DPP/KKS/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 membentuk kepengurusan DPW KKS Sulawesi Tenggara (Sultra), dan SK Nomor: 016/SKDPP/KKS/I/2021 tanggal 02 Januari 2021 membentuk DPD KKS Kota Kendari. Tidak hanya itu, Syarifuddin Cs juga diketahui melakukan pengukuhan dan melantik kepengurusan KKS disejumlah wilayah seperti di Papua, Kalimantan dan Sulawesi Barat (Sulbar). "Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar BAB IV Masa Bakti, Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga Kerukunan Keluarga Soppeng," demikian bunyi poin 4 amar putusan hakim yang kabarnya telah memiliki kekuatan hukum tetap alias inkrah. Perkara ini bergulir di meja hijau bermula ketika Andi Paterai Tjulang yang juga warga Soppeng Kota Kendari menggugat di PN Kendari pada 5 Oktober 2022 lalu. Sepanjang jalannya persidangan hingga putusan tak pernah dihadiri oleh tergugat I (Ketua DPP KKS), tergugat II (Ketua DPW KKS Sultra) dan tergugat III (Ketua DPD KKS Kota Kendari). Sehingga Majelis Hakim PN Kendari menyatakan gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek. Andi Tjulang yang dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Menurut wartawan senior itu, dengan dikeluarkannya keputusan PN Kendari Nomor: 113/Pdt.G/2023/PN.Kdi dan telah ditandatangani oleh Panitera PN Kendari pada 18 April 2023, segala aktivitas yang mengatasnamakan paguyuban KKS tidak diperbolehkan lagi sebelum menggelar Muswil atau Musda guna membentuk kepengurusan baru. "Begitu juga sama kepengurusan DPW KKS Sultra yang diketuai AKBP (Purn) H. Ruslan dan Ketua DPD KKS Kota Kendari, dr. H. Sukirman sudah dibubarkan berdasarkan putusan PN Kendari," tegas Andi Tjulang, Selasa 9 Mei 2023 malam. Andi Tjulang yang juga pencetus terbentuknya paguyuban KKS di Kota Kendari ini mengaku, dirinya mengajukan gugatan ke PN Kendari semata-mata bertujuan agar pengelolaan organisasi dapat dikelola dengan benar dan profesional. Ia menampik jika gugatannya tersebut dibalut ambisi ingin merebut ketua DPW KKS Sultra. “Masa kepengurusan DPP KKS sudah berakhir Juni 2019 tetapi masih mengeluarkan SK dan mengukuhkan kepengurusan di sejumlah daerah diantaranya di Sultra, dan Kota Kendari tahun 2021. Itu tindakan tidak benar dan perbuatan melawan hukum. Semoga gugatan ini membuka mata dan cakrawala berpikir agar kedepan tidak terjadi lagi seperti ini,” tegas mantan ketua PWI Sultra itu. Terkait putusan perkara pada tingkat pertama, ketiga tergugat tidak melakukan upaya banding. Dengan demikian, putusan PN Kendari tersebut telah dinyatakan inkrah sejak 2 Mei 2023 lalu. Dihubungi terpisah, Ketua DPW KKS Sultra, AKBP (Purn) H. Ruslan enggan berkomentar panjang. Ia memilih diam dan tak ingin berpolemik lebih jauh. Yang terpenting baginya, semua warga Soppeng tetap bersatu, tidak tercerai berai. Menurutnya, masih banyak orang-orang Soppeng yang ingin memajukan KKS. "Sebaiknya kita menjaga hubungan yang baik antarsesama dan melakukan hal-hal yang dapat bermanfaat kepada orang lain serta bisa bernilai ibadah. Itu harapan saya," pungkas purnawirawan berpangkat perwira menengah Polri itu. Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/fR5oS0PPTH4

No Result