Polemik PSU, Dewan Bersama Pemda Muna Bakal Konsultasi di Kemendagri

PENASULTRA.ID, MUNA - Komisi I DPRD Muna kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemda Muna dengan agenda rapat menyikapi surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 26 Januari 2023, tentang polemik Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2022 lalu. Setelah dua kali batal digelar, akhirnya RDP tersebut dapat terlaksana, Jumat 17 Februari 2023. Sekretaris Daerah (Sekda) Muna, Eddy Uga dan Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Rustam yang juga menjabat sebagai Ketua Desk Pilkades hadir mewakili Pemda Muna. Ketua Komisi I DPRD Muna, La Ode Iskandar meminta kepada Pemda Muna secepatnya menyelesaikan persoalan Pilkades agar tidak terus berpolemik. "Terlebih, yang tengah menjadi sorotan publik akhir-akhir ini adalah polemik surat Kemendagri mengenai tanggapan terkait penetapan kades terpilih, tertanggal 26 Januari 2023," kata Iskandar, Jumat 17 Februari 2023. Sekda Muna Eddy Uga mengatakan, tetap mematuhi dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan Kemendagri. Pemda Muna tidak mungkin membangkang. Mengenai surat Kemendagri tertanggal 26 Januari 2023 itu, menurut Edy, dikeluarkan secara sepihak atas aduan dari yang berkeberatan saja. "Muna masih dalam bingkai NKRI. Sehingga apa yang menjadi perintah atasan, pasti akan dituruti. Hanya saja, surat tersebut dikeluarkan tidak lebih dulu mengonfirmasi kepada kami dalam hal ini Pemda Muna sebagai pihak terkait," kata Edy. Mantan Kadis PUPR Muna itu menuturkan, atas dasar itu, maka DPMD Muna bersama Kabag Hukum berangkat ke Jakarta untuk mengklarifikasi. Dan pihak Pemda Muna menunggu apa yang menjadi keputusan dari Kemendagri nantinya. "Ketika hasilnya nanti Kemendagri putuskan A, maka seperti itu yang akan dilakukan Pemda Muna. Tegak lurus atas apa yang nanti diputuskan Kemendagri. Tentu putusan mesti tertuang dalam berita acara," terang Edy. Kepala DPMD Muna Rustam mengungkapkan pihaknya berangkat ke Kemendagri untuk mempertanyakan dan mengklarifikasi atas surat tertanggal 26 Januari 2023 itu. Kesimpulannya, sambung Rustam, pihak Kemendagri menyampaikan agar Pemda Muna membuat surat klarifikasi hukum secara tertulis disertai dengan dokumen-dokumen pendukung serta bukti-bukti. "Dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak Kemendagri sudah kami kirim via PDF sesuai permintaan mereka. Tinggal surat klarifikasi hukum, sebab pak Kabag Hukum masih sakit, sehingga ini masih tertunda. Tapi dalam waktu dekat hal itu akan dipenuhi," timpal Rustam. Sementara itu, salah satu Kades terpilih di Pilkades serentak Muna asal Desa Wawesa, La Ode Askar berharap Pemda Muna segera menindak lanjuti surat dari Kemendagri. Lanjut Askar menyebut, isi surat Kemendagri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa (BPD) sudah jelas, dimana telah ditegaskan bahwa PSU tidak diatur dalam perundang-undangan. "Saya kira jelas isi surat. Tidak ada aturannya PSU. Kemendagri juga tegaskan itu. Pelaksanaan PSU tentu sangat rugikan kami. Apalagi masyarakat yang sudah memilih kami," ucap Askar. Dalam RDP tersebut Komisi I DPRD bersama Pemda Muna menyepakati untuk berangkat ke Jakarta dalam rangka konsultasi di Kemendagri, Minggu 19 Februari 2023. Penulis: Sudirman Behima Editor: Basisa Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=cL2RSwCZ1JQ

No Result