Polisi Diminta Tindak Tegas Pelaku Pembuat Onar Di Rapur DPRD Wakatobi

PENASULTRA.ID, WAKATOBI - Polres Wakatobi diminta mengusut tuntas dugaan kasus pembuat keributan dalam rapat paripurna (Rapur) lanjutan yang terjadi di gedung DPRD Wakatobi, Rabu 14 September 2022 lalu. Dimana rapat paripurna tersebut membahas amandemen Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023. Permintaan mengusut tuntas dugaan kasus pembuat keributan tersebut dilakukan oleh Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia (Leadham) Internasional saat melakukan aksi Unjuk Rasa (Unras) di Mapolres Wakatobi, Senin 19 September 2022. Koordinator Leadham Internasional, Ali Munir meminta empat terduga pelaku pembuat onar tersebut dikenakan Pasal 146 KUHP. “Ada dugaan kesengajaan yang dilakukan terduga untuk membubarkan rapat tersebut. Untuk itu kita minta agar pelaku diberi sanksi tegas sesuai pasal 146 KUHP," kata Ali Munir. Menurutnya, dalam Pasal 146 KUHP, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama pemerintah atau memaksa badan-badan itu supaya mengambil atau tidak mengambil sesuatu putusan atau mengusir ketua atau anggota rapat itu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. "Kita tidak persalahkan polisi tidak menahannya atas laporan sekwan dengan dugaan pengrusakan. Aduannya berupa pengrusakan sehingga tidak bisa ditahan karena Tindak Pidana Ringan. Oleh karena itu kita meminta agar mereka diperiksa dengan pasal 146 KUHP. Kalaupun ada tambahan pasal lain bisa dikenakan pasal berlapis," ujar Ali Munir. Sebelumnya dalam video yang viral diberitakan di beberapa televisi nasional, terlihat empat pemuda yang dikabarkan merupakan oknum aktivis dan wartawan yang membuat onar ditengah berjalannya rapat kerja lanjutan pembahasan amandemen KUA-PPAS APBD tahun 2023 yang terjadi di gedung DPRD Kabupaten Wakatobi. Dalam rekaman video berdurasi 2 menit 42 detik terlihat empat pemuda tersebut memaksa salah satu anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan, Saharudin untuk mempertemukan mereka dengan oknum preman yang diduga selalu mengintimidasinya setiap melakukan unjuk rasa. Dalam video tersebut juga terlihat mike dan makanan anggota anggota DPRD berhamburan dilantai. Rapat tersebut akhirnya ditunda akibat adanya insiden itu. Menanggapi hal itu Kasat Reskrim Polres Wakatobi, AKP Hardi Sido menegaskan, proses hukum terhadap peristiwa di DPRD tersebut, sedang berjalan. Namun masih membutuhkan waktu untuk melakukan penyelidikan. “Kami tidak bisa diintervensi. juga tidak bisa diintervensi dengan pasal 146 KUHP, karena penyelidikan polisi menerapkan pasal berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan," kata Hardi. Hardi Sido mengatakan, aspirasi Ledham Internasional terkait penerapan pasal 146 akan menjadi pertimbangan pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan. Apalagi dugaan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Hingga kini polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi, namun belum menetapkan tersangka karena masih membutuhkan keterangan tambahan dari sejumlah saksi. "Kronologisnya saat itu ada rapat dan mereka masuk sekitar pukul 16.00 Wita dam membuat onar. Kejadian itu bukan bagian dari unjuk rasa. Yang jelas kasusnya sementara ditangani, gelar perkaranya sudah satu kali, nanti kita pertimbangkan apakah masih perlu gelar perkara lagi atau tidak. Setelah itu kita akan tentukan sudah bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau belum," Hardi memungkas. Untuk diketahui saat ini Polres Wakatobi juga sedang menangani dugaan kasus pengancaman yang diadukan aktivis dan wartawan menyusul mereka sudah dilaporkan lebih dulu oleh salah satu nama yang disebut-sebut dalam rekaman video tersebut. Penulis: Deni La Ode Bono Editor: Yeni Marinda Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/Gtcapnk_x6I

No Result