Pospera Bawa Keranda Mayat Saat Demo di Bawaslu Muna

PENASULTRA.ID , MUNA – Aksi demonstrasi ratusan massa yang tergabung dalam Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Muna di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), keranda mayat disajikan sebagai simbol “matinya demokrasi” ditangan penyelenggara Pemilu di Bumi Sowite. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPC Pospera Muna, La Ode Ilham Malik mengatakan penyelenggara pemilu di Muna, baik komisioner KPU maupun Bawaslu telah mencederai amanah rakyat dan ini pertanda “matinya demokrasi” di tanah Muna. Ilham menilai, Al Abzal Naim selaku Ketua Bawaslu dan Kubais sebagai Ketua KPU Muna tidak layak menahkodai lembaga penyelenggara pemilu. Sebab, keduanya tidak menjalankan asas penyelenggara dengan baik dan benar. Al Abzal dan Kubais, tambah Ilham, sama- sama memiliki kedekatan dengan salah satu Paslon yang berkompetisi di Pilkada Muna, sehingga keputusan yang dilakukan keduanya cenderung menguntungkan Paslon tersebut. Ini dapat dilihat dari tahapan penetapan pencalonan bupati dan wakil bupati Muna di KPU 23 September 2020 lalu, dimana LM Rusman Emba salah satu calon bupati yang memiliki identitas berbeda pada ijazah dan KTP-el dapat diloloskan oleh Kubais cs. Pada ijazah, calon yang masih menjabat bupati Muna itu tertulis Rusman Untung, sementara pada KTP-el tercatat sebagai Rusman Emba. Rusman kala itu tengah mengajukan perubahan nama di Pengadilan Negeri (PN) Raha dan diputuskan sehari setelah penetapan sebagai calon bupati di KPU Muna, yakni 24 September 2020. "Ada apa dengan KPU bisa meloloskan calon yang berbeda identitas kependudukan dengan Ijazah. Sedangkan saat pendaftaran KPPS digelar oleh KPU tidak meloloskan salah satu warga yang berkasus serupa. Kalau melihat kasus KPPS ini, seharusnya Rusman juga tidak boleh diloloskan,” jelas Ilham, Selasa 21 Desember 2020. Bawaslu yang dinahkodai Bram sapaan karib Al Abzal Naim pernah mengaku pada pemberitaan salah satu media dering beberapa waktu lalu tidak dilibatkan dikarenakan KPU Muna menggelar rapat penetapan calon secara tertutup. "Ada konspirasi yang dibangun keduanya, mestinya setiap tahapan Bawaslu Muna harus dilibatkan. Lalu bagaimana bisa melakukan pengawasan atas tahapan yang dilakukan KPU Muna kalau tidak dilibatkan,” ujar Ilham. Ilham menambahkan, banyak laporan pelanggaran yang ditemukan di lapangan dari mulai tahapan digelar, namun saat masuk di meja Bawaslu Muna hampir kesemuanya mental dengan dalih macam-macam. Bahkan Bawaslu Muna tidak bisa menjaga kerahasiaan pelapor. Faktanya saat pihak Paslon LM Rajiun Tumada-La Pili (RAPI) melaporkan temuan pelanggaran di Bawaslu Muna belum lama ini, laporan itu bocor.Fatalnya kebocoran kerahasiaan itu sampai ke pihak rival RAPI yang diduga dilakukan oknum Bawaslu sendiri. "Saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU telah disiapkan tiga hari, tapi KPU seolah-olah dikejar sesuatu sampai pleno hanya digelar sehari dan itu dituntaskan sampai jam 3.30 wita. Pleno yang digelar KPU Muna adalah pleno tercepat di Indonesia,” ulasnya. "Sementara tidak sedikit temuan di TPS dan saat pleno di PPK, namun semua itu tidak diindahkan oleh KPU Muna,” pungkas Ilham. Penulis: Sudirman Behima Editor: Basisa Jangan lewatkan video terbaru: https://youtu.be/G_zq8HK8Ab0

No Result