Untuk itu, Wagub berharap, data stunting dijadikan satu data atau meta data yang lengkap dan jelas dengan sumber yang dapat dipercaya siapa orangnya dan dimana alamatnya.
“Misalnya untuk mendapatkan data Keluarga Beresiko Stunting dapat diambil data Pendataan Keluarga dari BKKBN, untuk mendapatkan data balita stunting dapat diambil data e-PPGBM dari Dinas Kesehatan atau data lain yang mendukung. Dan harapannya data ini dapat digunakan oleh instansi lain yang memang sangat berkeinginan untuk berkontribusi aktif dalam percepatan penurunan stunting,” kata Lukman.
Pada Rakerda yang diikuti 184 orang dari 17 kabupaten kota beserta mitra terkait tersebut juga dihadiri langsung oleh Deputi Pelatihan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BKKBN Pusat, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik.
Dalam pemaparannya, Rizal menyampaikan perlunya kerja ekstra dengan melibatkan seluruh komponen dan mitra terkait dalam upaya percepatan penurunan stunting terutama pada wilayah di Sultra yang prevalensi stuntingnya masih tinggi.
“Saya berharap Rakerda ini dapat lebih meningkatkan sinergitas, kolaboratif dan komitmen dari BKKBN bersama Pemerintah Daerah maupun seluruh mitra terkait dan para pemangku kebijakan dalam upaya percepatan penurunan stunting terutama untuk wilayah yang prevalensi stuntingnya masih tinggi,” tekannya.
Sementara itu, Kepala BKKBN Sultra, Asmar yang juga adalah ketua panitia melaporkan bahwa Rakerda ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional BKKBN yang dibuka dan dihadiri langsung Presiden Joko Widodo di Auditorium BKKBN Pusat pada Rabu 25 Januari 2023 lalu.
Discussion about this post