Prevalensi Stunting di Sulawesi Tenggara Turun 2,5 Persen

PENASULTRA.ID, KENDARI - Angka prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan penurunan hingga 2,5 persen. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas ketika membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2023 tentang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di salah satu hotel ternama di Kota Kendari, Selasa 14 Februari 2023. Atas adanya penurunan prevalensi stunting yang didasarkan hasil SSGI tahun 2021 dibandingkan 2022 itu, Lukman atas nama Pemprov Sultra memberikan apresiasi yang tinggi. "Meskipun ada penurunan prevalensi stunting tersebut namun secara nasional Sultra masih bertengger pada 10 provinsi dengan prevalensi tertinggi di Indonesia sehingga masih butuh komitmen seluruh elemen terkait untuk terus menekan angka stunting," ujarnya. Wagub menyebut, ada tiga kabupaten di Sultra dengan prevalensi stunting tertinggi. Yakni, Kabupaten Buton Tengah sebanyak 41,6 persen, Bombana 35,3 persen dan Buton Selatan sebesar 32,6 persen. "Sedangkan tiga kabupaten/kota dengan prevalensi stunting terendah adalah Kabupaten Kolaka sebesar 22,6 persen, Kabupaten Konawe Utara sebesar 21,6 persen, dan Kota Kendari sebesar 19,5 persen," urai Lukman. Untuk itu, Wagub berharap, data stunting dijadikan satu data atau meta data yang lengkap dan jelas dengan sumber yang dapat dipercaya siapa orangnya dan dimana alamatnya. "Misalnya untuk mendapatkan data Keluarga Beresiko Stunting dapat diambil data Pendataan Keluarga dari BKKBN, untuk mendapatkan data balita stunting dapat diambil data e-PPGBM dari Dinas Kesehatan atau data lain yang mendukung. Dan harapannya data ini dapat digunakan oleh instansi lain yang memang sangat berkeinginan untuk berkontribusi aktif dalam percepatan penurunan stunting," kata Lukman. Pada Rakerda yang diikuti 184 orang dari 17 kabupaten kota beserta mitra terkait tersebut juga dihadiri langsung oleh Deputi Pelatihan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BKKBN Pusat, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik. Dalam pemaparannya, Rizal menyampaikan perlunya kerja ekstra dengan melibatkan seluruh komponen dan mitra terkait dalam upaya percepatan penurunan stunting terutama pada wilayah di Sultra yang prevalensi stuntingnya masih tinggi. "Saya berharap Rakerda ini dapat lebih meningkatkan sinergitas, kolaboratif dan komitmen dari BKKBN bersama Pemerintah Daerah maupun seluruh mitra terkait dan para pemangku kebijakan dalam upaya percepatan penurunan stunting terutama untuk wilayah yang prevalensi stuntingnya masih tinggi," tekannya. Sementara itu, Kepala BKKBN Sultra, Asmar yang juga adalah ketua panitia melaporkan bahwa Rakerda ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional BKKBN yang dibuka dan dihadiri langsung Presiden Joko Widodo di Auditorium BKKBN Pusat pada Rabu 25 Januari 2023 lalu. Tujuan Rakerda ini tak lain untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta para mitra dalam percepatan pencapaian sasaran Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting. Diketahui, disela-sela rangkaian Rakerda ini turut pula dilakukan penandatanganan MoU antara BKKBN Sultra dengan dinas terkait dari kabupaten kota se Sultra termasuk mitra strategis seperti media massa, organisasi profesi dalam rangka percepatan penurunan stunting. Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/FI3dwui9E4s

No Result