PENASULTRAID, KONAWE – Program pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Konawe nomor urut 2, Rusdianto dan Fachri Pahlevy Konggoasa (RD-FPK) terkait pengadaan mobil satu desa/kelurahan, umrah gratis dan blokgrant Rp200 juta dinilai tidak rasional.
Penilaian ini datang dari paslon nomor urut 1, Yusran Akbar-Syamsul Ibrahim dan paslon nomor urut 3, Harmin Ramba-Dessy Indah Rachmat saat debat publik yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe pada Selasa 22 Oktober 2024 malam.
Pada segmen kelima debat publik itu, awalnya paslon nomor urut 1 diberikan kesempatan bertanya kepada paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 1, Syamsul Ibrahim kemudian memberikan pertanyaan terkait program pengadaan mobil bantuan untuk desa/kelurahan.
“Jumlahnya ini 348 desa dan kelurahan, menurut saya itu cukup besar sementara PAD kita terbatas, sementara mobil ini satu unit Rp300 juta paling tidak. Saya takut ini jangan sampai ini hanya sebuah konsep yang pada akhirnya realisasinya dibebankan kepada belanja dana desa atau diserahkan langsung ke pemerintah desa,” sorot Syamsul.
Paslon nomor urut 2 kemudian menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Rusdianto bilang, jika program tersebut disiapkan untuk melayani masyarakat desa dan kelurahan di Kabupaten Konawe.
“Kalau pertanyaannya satu mobil satu desa kelurahan dibiayai dari mana maka saya akan sampaikan bahwa akumulasi hitung-hitungan yang sudah kami lakukan dari 348 desa/kelurahan kita akan menghabiskan APBD kita sebesar Rp69 miliar. Artinya, kita asumsikan satu mobil Rp200 juta per desa/kelurahan,” jawabnya.
Rusdianto menyebut, pada 2024 jumlah anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Konawe mencapai Rp1,8 triliun. Belanja pegawai Rp714 miliar sehingga, menurut dia, masih ada sekira Rp1,1 triliun.
“Sementara untuk membiayai mobil satu desa kelurahan ini kita hanya menggunakan uang Rp13 miliar setiap tahun karena ini kita alokasikan selama 5 tahun. Tidak dibelanjakan satu kali satu tahun 348 mobil tapi kita klasifikasikan 5 tahun selama masa jabatan,” papar Rusdianto.
Paslon nomor urut 1 lalu diberikan kesempatan untuk kembali menyanggah jawaban dari paslon nomor 2. Syamsul berujar, para kepala desa dan lurah harus bersabar karena tidak satu kali pengadaan mobil dalam setahun.
Menurut dia, pengadaan mobil ini dapat dimungkinkan. Namun, tergantung dari kondisi APBD. Pasalnya, kata Syamsul, masih ada belanja-belanja lainnya yang perlu diprioritaskan seperti sektor pendidikan yang diwajibkan 20 persen dan sektor kesehatan wajib minimal 10 persen.
Pada kesempatannya, pasangan calon nomor urut 3, Harmin dan Dessy juga menyoroti program tersebut. Tak hanya soal pengadaan mobil, Harmin mempertanyakan soal program blokgrant dan umrah gratis.
Discussion about this post