Proses Tender Proyek di ULP Muna Disoal

PENASULTRA.ID, MUNA - Unit Layanan Pengadaan (ULP) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) disinyalir main mata dalam proses tender dan lelang proyek tahun anggaran 2024. Proses tender dan lelang yang dilaksanakan ULP dinilai cacat prosedur. Akibatnya, salah satu pemilik perusahaan (kontraktor) yang ikut tender dan lelang merasa dirugikan karna ulah ULP Pemkab Muna tersebut. Tindakan ULP Muna ini berbuntut keributan dan penyitaan dokumen tender dan lelang di kantor ULP yang dilakukan Ramaddan, selaku peserta tender, baru-baru ini. Ramaddan yang ditemui awak media di kediamannya mengungkapkan, sebelumnya ia datang ke kantor ULP Muna atas undangan untuk melakukan kroscek terkait pembuktian verifikasi perusahaan yang masuk dalam tender dan lelang kegiatan di Desa Labulu-bulu, Muna tahun anggaran 2024. "Ternyata ULP ini sudah seting untuk menunjuk salah satu perusahaan yang akan menjadi pemenang, yaitu adalah perusahaannya ULP sendiri, sehingga kami ribut di ULP pada saat itu," ungkapnya, Senin 25 November 2024. Menurut Ramaddan, ULP Muna telah melanggar Peraturan presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa. "Kalau itu itu sudah dilanggar berarti pengadaan barang dan jasa tidak usah lagi dilaksanakan, lebih bagus ditunjuk saja pemenangnya tidak usah lagi ikut berita acara lelang. Dan selama ini ULP Muna itu selalu lelang sendiri karna mereka punya server sendiri," sebutnya. Ramaddan mengatakan, ia sempat menyita dokumen salah satu perusahaan milik Rahman. Saat ia berkordinasi dengan Rahman, rupanya CV Rahmat Mandiri tak pernah ikut proses lelang, namun hanya perusahaan dipakai oleh oknum panitia lelang di ULP Muna. "Dipake oleh salah satu panitia lelang yang namanya Farid Unsu, yang sering mengambil perusahaannya orang dan dia lelang sendiri dengan server mereka sendiri," ucapnya. Atas tindakan para oknum 'mafia' tender di ULP Muna ini, Ramaddan meminta agar Kejaksaan tinggi (Kejati) Sultra segera membongkar aksi oknum 'mafia' yang menurutnya aksi tersebut sudah mendarah daging. "Percuma lelang, ala-ala saja lelang tapi tidak pernah sesuai prosedur, mereka sudah punya perusahaan sendiri, mereka lelang sendiri, bikin sendiri berita acara penawarannya. Kelakuan sudah sering dilakukan dari tahun ke tahun," beber Ramaddan. Ulah ULP Muna ini, kata Ramaddan sudah pernah dilaporkan di Kepolisian Daerah (Polda) Sultra, namun sampai saat ini laporan tersebut belum ditindaklanjuti. "Alasan mereka (oknum di ULP Muna) katanya kalau polisi dan jaksa gampang diatur, jawaban ULP dan Kadis PU Muna seperti itu. Itu Kadis PU bicara dengan saya, yang mereka takut cuma KPK, kalau jaksa alasannya, ah bisa diatur," cetus Ramaddan. Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) ULP Muna, Taufik yang dikonfirmasi membenarkan adanya aksi keributan di kantor ULP Muna atas dugaan ketidakpuasan dari peserta tender. "Setelah kita tanya anggota, ternyata yang ribut bukan peserta tender. Ada pihak lain yang ribut," aku Taufik. Karena adanya aksi keributan di ULP Muna, proses tender pada akhirnya dibatalkan. Hal itu disebabkan adanya intervensi dan tekanan serta dokumen yang seyogianya akan diverifikasi oleh penyedia diambil paksa oleh pihak lain. "Tendernya kalau informasi dari Pokja dibatalkan karna ada tekanan dan intervensi dari pihak luar," terang Taufik. Terkait dokumen CV Rahmat Mandiri milik Rahman yang diduga digunakan oleh oknum panitia lelang di ULP Muna pada saat proses lelang dibantah Taufik. "Ah tidak ada itu, tidak benar," elak Taufik menegaskan. Penulis: Sudirman Behima Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://www.youtube.com/watch?v=aj7n3wXZpqM

No Result