PSU Pilkades Parigi Ricuh, Warga Boikot TPS

PENASULTRA.ID, MUNA - Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna yang digelar pada Rabu pagi 28 Desember 2022 berlangsung ricuh. Tak sedikit sejumlah warga melakukan pemboikotan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal tersebut diketahui dari salah satu video berdurasi 23 detik yang kini beredar luas di masyarakat. Nampak terlihat massa saling dorong di depan TPS. Sebelumnya, masyarakat pendukung Calon Kepala Desa (Cakades) terpilih La Ode Muhammad Nurasim, menolak untuk menyalurkan suaranya. Mereka menilai PSU yang diputuskan oleh Majelis Musyawarah Penyelesaian Sengketa cacat hukum dan tidak diatur dalam Permendagri dan Perbup Muna Nomor 48 tahun 2022. Sehari sebelumnya, tepatnya Selasa 27 Desember 2022, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diusir oleh masyarakat pendukung saat hendak membagikan surat panggilan (C6) kepada pemilih. Beruntung kejadian itu dapat ditenangkan oleh aparat kepolisian yang sejak awal mengawal pembagian C6 tersebut. Atas kondisi tersebut, Tokoh Masyarakat (Tomas) Desa Parigi La Ode Kabias menilai, PSU yang digelar hari ini ilegal karena tidak memiliki dasar hukum. Menurut Kabias, PSU ini telah melanggar asas lex spesialis, dimana persoalan Pilkades yang diterapkan seyogyanya hukum khusus yakni Permendagri. Aturan Permendagri tidak bisa dicampur adukan dengan aturan pemilihan lainnya. "Aturan PSU ini diatur dalam Pilkada, Lex spesialis adalah hukum khusus yang mereka tidak tau. Lex spesialis adalah asas hukum yang wajib dilaksanakan. PSU ini ilegal dan terkesan dipaksakan," tegas Kabias dibalik telepon selulernya, Rabu 28 Desember 2022. Mantan Kabag Hukum DPRD Kota Kendari itu menyebut, Desk Pilkades Muna mengenyampingkan Permendagri yang seharusnya menjadi pedoman pelaksanaan Pilkades. Bupati Muna LM Rusman Emba, kata Kabias, telah melanggar sumpah jabatannya. Pasalnya, salah satu sumpah jabatan seorang bupati itu tak lain harus menjalankan aturan perundangan-undangan yang berlaku. "PSU ini ilegal dan melihat kondisi lapangan sudah tidak kondusif, maka seharusnya ini tidak dipaksakan. Apalagi masyarakat sudah tidak nyaman memilih, mereka tidak inginkan hanya karena PSU mereka saling berselisih paham dan saling membenci. Jadi mereka memutuskan untuk tidak memilih," beber Kabias. "Jadi masyarakat yang pegang undangan memilih (C6) juga sudah tidak mau memilih. Tidak ada proses pemungutan di TPS, sudah diblokir semua," pungkasnya menimpali. Sebelumnya, aksi penolakan serupa terhadap PSU Pilkades juga dilakukan pendukung Cakades terpilih di Desa Wawesa. Penulis: Sudirman Behima Editor: Ridho Achmed Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/fBzRnv3wUZI

No Result