Puluhan ASN Korup di Bombana Belum Dipecat, 2 Masih Pegang Jabatan

PENASULTRA.ID , BOMBANA – Puluhan aparatur sipil negara (ASN) yang berdinas di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) diketahui masih aktif menjalankan tugas-tugasnya sebagai abdi negara. Bahkan, dua diantaranya masing-masing berinisial MM dan AM masih dipercaya Bupati Bombana, H. Tafdil memegang tampuk pimpinan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Padahal, status hukum mereka sudah berkekuatan hukum tetap lantaran tersangkut tindak pidana korupsi. Walhasil, kondisi ini pun menjadi buah bibir di kalangan masyarakat setempat. H. Tafdil selaku pejabat pembina kepegawaian dinilai tak serius menjalankan sepenuhnya perintah Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 182/6579/SJ tentang percepatan pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) terhadap terpidana ASN korup. Menyangkut hal ini, Kepala Badan Kepegawaian dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Bombana, Alimin yang dikonfirmasi Penasultra.id terlihat sungkan. Alimin enggan berkomentar terlalu jauh berhubung dirinya belum lama dilantik sebagai kepala BK-PSDM. Ia mengaku, pihaknya hingga saat ini masih menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia. <blockquote class="instagram-media" style="background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% - 2px);" data-instgrm-captioned="" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUtnPC5plFO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14"> View this post on Instagram A post shared by Penasultra.id (@penasultra.id)

“Saya belum bisa berkomentar terlalu jauh masalah itu, karena saya belum menangani waktu itu. Intinya kami masih menunggu bagaimana proses selanjutnya tentang permasalahan itu,” tutur Alimin saat ditemui di kantor Bupati Bombana, Selasa 10 November 2020. ORI Sultra Sayangkan Sikap Pemkab Bombana Berdasarkan data yang diperoleh Penasultra.id, sejak diterbitkannya SKB Tiga Menteri, dari 33 oknum ASN Bombana yang terjerat tindak pidana korupsi, baru lima orang yang dijatuhi hukuman setimpal. Mereka masing-masing berinisial ET, LI (pensiun), FT, IS dan AP. Dikonfirmasi kondisi tersebut, Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), Mastri Susilo menyayangkan sikap Pemkab Bombana yang terkesan lamban dalam merespon perintah SKB Tiga Menteri. “Sekarang ada lagi laporan dari ASN yang diberhentikan secara tidak hormat itu melapor ke Ombudsman tentang dugaan diskriminatif karena beberapa ASN lainnya tidak diberhentikan dan kita sedang tangani,” kata Mastri melalui sambungan telepon selulernya, Rabu 11 November 2020. Mestinya, kata dia, dengan adanya SKB Tiga Menteri, Pemkab Bombana tidak punya alasan lain untuk tidak melaksanakannya. Terlebih, Undang-undang ASN tegas sudah mengaturnya. “Dimana bagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan sudah inkrah, maka itu harus segera diberhentikan,” tekannya. Dengan adanya ASN korup yang belum diberhentikan dan masih menjabat di Bombana, menurut Mastri, hal itu merupakan persoalan serius. Harus diselesaikan. “Sebelumnya juga kami sudah konsultasikan masalah ini ke Pemkab Bombana, kemudian baru-baru ini kami kordinasi di BKN lewat aplikasi zoom. Saat ini kami sementara menunggu keterangan tambahan dari BKN,” terang Mastri. Penulis: Zulkarnain Editor: Irwan Jangan lewatkan video populer: https://youtu.be/ZLbfS9Vu0qw

No Result