Berbekal pengalaman dan jejaring yang dimilikinya selama bermukim di DKI Jakarta, alumni Fakultas Hukum Universitas Lakidende tahun 2018 itu melihat ada sejumlah hal krusial yang tengah dihadapi masyarakat Jakarta. Di antaranya, persoalan hunian, air bersih dan penanganan banjir.
Milhan menyebut, hunian yang layak menjadi isu utama yang akan dikawal apabila dirinya terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Hingga saat ini, kata dia, hunian yang layak di DKI Jakarta hanya mimpi semata, diperparah dengan program DP 0% yang tidak mampu menjawab keresahan warga.
“Upaya pemenuhan backlog perumahan masih melalui cara konvensional dengan skema kepemilikan yang menyebabkan konvensi hunian menjadi komoditas investasi. Belum ada upaya pengembangan alternatif seperti sewa, kolaborasi dengan pemilik hunian, dan metode densifikasi kawasan yang dapat meningkatan kesempatan untuk menyediakan kantung hunian di tengah kota,” beber mantan Ketua Bidang HMI Cabang Konawe itu.
Kemudian persoalan lainnya adalah, sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air. Olehnya itu, Milhan berkomitmen akan mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar memastikan penghentian praktik swastanisasi air dengan membuat regulasi khusus berdasarkan keterbukaan informasi dan partisipasi luas.
Discussion about this post