PENASULTRA.ID, JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta mendesak PWI Pusat transparan dalam penanganan dugaan penyimpangan dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih menjadi polemik.
“PWI DKI berupaya mendorong kasus ini segera berakhir agar bisa berjalan kondusif. Harus segera bisa diselesaikan,” kata Ketua PWI DKI Jakarta Kesit B Handoyo di Jakarta, Selasa 4 Juni 2024.
Menurut Kesit, kasus dugaan penyimpangan dana bantuan dari BUMN untuk pelaksanaan UKW yang dilakukan oleh PWI Pusat agar segera diselesaikan dengan baik. Apalagi Dewan Kehormatan (DK) PWI telah memberikan sanksi tegas kepada terduga pelaku.
Untuk itu, PWI DKI Jakarta meminta supaya PWI Pusat segera menyelesaikan masalah tersebut dengan baik agar marwah organisasi profesi wartawan yang sudah berusia kembali tegak.
“Terkait kemelut yang belakangan ini terjadi, yaitu adanya kasus dugaan penyimpangan dana bantuan BUMN untuk UKW membuat kenyamanan kami merasa berkurang,” tutur Kesit.
PWI DKI, kata Kesit, menyampaikan 12 pernyataan sikap terkait permasalahan tersebut, di antaranya PWI DKI sangat prihatin dan kecewa dengan berita tentang dugaan penyimpangan dana UKW dari BUMN yang terjadi di PWI Pusat.
Berita tersebut telah menyebar dan mengganggu kebersamaan dan kohesi sebagai wartawan yang bergabung dalam PWI. Selain itu, PWI DKI menekankan integritas dan profesionalisme adalah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota organisasi.
Dalam rangka memperbaiki situasi demi memulihkan kembali kepercayaan publik, PWI DKI mendesak PWI Pusat untuk bersikap transparan dalam penanganan dugaan adanya penyimpangan dana UKW dari BUMN tersebut.
“PWI DKI juga meminta adanya audit independen berbasis forensik terhadap penggunaan dana UKW dari BUMN untuk memastikan tidak ada lagi penyimpangan yang akan terjadi di masa yang akan datang,” tegas Kesit.
PWI DKI juga meminta Ketua Umum PWI Pusat untuk segera menindaklanjuti rekomendasi DK sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap penegakan etika dan transparansi.
Penundaan pelaksanaan rekomendasi DK hanya akan memperburuk citra PWI di mata publik dan anggotanya sendiri.
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Penasihat PWI DKI Jakarta, Joni Hardjojo menyatakan kemelut di PWI pusat harus segera diakhiri karena berpengaruh buruk pada relasi.
“Saya harapkan kemelut yang ada di PWI Pusat segera berakhir, karena implikasinya tidak bagus buat relasi PWI. Apapun yang diperbuat, direkayasa tolong selesaikan dengan cara-cara yang bermartabat. PWI harus punya integritas dan marwah yang bagus,” tekan Hardjojo.
Sementara itu, mewakili Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Jaya, Irdawati mengatakan prihatin akan polemik di PWI sampai-sampai rekomendasi dari DK PWI Pusat tidak dijalankan oleh Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun.
Discussion about this post