PENASULTRA.ID, MUNA – Ratusan honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Muna menggelar aksi damai pada Senin 16 Oktober 2023.
Berseragam lengkap dan membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan, aksi damai yang dilakukan para penegak Peraturan Daerah (Perda) menyasar Kantor Bupati, Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Kantor Sekretariat DPRD Muna.
Honorer di Satpol PP Muna ini menuntut pengembalian status honorer yang kini berubah menjadi Tenaga Kontrak Waktu Terbatas (TKWT).
Organisasi yang dulu lebih dikenal dengan sebutan Bailuw ini juga meminta pengangkatan secara khusus honorer Satpol PP Muna menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan syarat yang benar-benar mengabdi tanpa batasan usia dan bukan mengangkat dari luar Satpol PP seperti yang terjadi selama ini.
Selain itu, mereka meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna agar membuka setiap tahunnya regulasi pengangkatan PNS khusus Satpol PP.
Tak hanya itu, honorer Satpol PP Muna yang sudah mengabdi kurang lebih 16 tahun itu meminta kepada Pemkab Muna dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih memperhatikan kesejahteraan anggota Satpol PP.
Pasalnya selama ini, secara tidak langsung OPD yang ada di lingkup Pemkab Muna kerap menggunakan jasa Satpol PP dalam tugas-tugas pemerintahan.
“Kami selalu jadi garda terdepan dan pagar betis setiap penegakan perda dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda Muna. Kami hanya dijadikan tameng. Begitu ada pengangkatan CPNS kami tak dianggap,” kata Eko Ardianto dalam orasinya di pelataran Kantor Bupati Muna.
Sebanyak 550 honorer Satpol PP Muna ini mendesak DPRD Muna untuk membentuk pansus dalam rangka mengawal aspirasi mereka hingga ke DPR RI, Kemenpan RB dan BKN.
Discussion about this post