Pasalnya selama ini, secara tidak langsung OPD yang ada di lingkup Pemkab Muna kerap menggunakan jasa Satpol PP dalam tugas-tugas pemerintahan.
“Kami selalu jadi garda terdepan dan pagar betis setiap penegakan perda dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda Muna. Kami hanya dijadikan tameng. Begitu ada pengangkatan CPNS kami tak dianggap,” kata Eko Ardianto dalam orasinya di pelataran Kantor Bupati Muna.
Sebanyak 550 honorer Satpol PP Muna ini mendesak DPRD Muna untuk membentuk pansus dalam rangka mengawal aspirasi mereka hingga ke DPR RI, Kemenpan RB dan BKN.
“Kami sudah cukup lama mengabdikan diri kepada daerah, bahkan senior-senior kami ada yang honor 16 tahun lamanya dan itu bukan waktu yang singkat. Pertanyaannya sampai kapan kami harus menjadi honorer?,” ujar Eko.
Demonstrasi di Kantor Bupati Muna, massa aksi disambut oleh Asisten III Setda Muna La Ode Rimbasua di Pelataran Parkir Kantor bupati setempat.
Dikesempatan itu, Rimbasua mengaku akan memfasilitasi pertemuan para honorer Satpol PP Muna dengan Bupati Muna agar mereka dapat mengemukakan secara langsung apa yang menjadi tuntutan dan unek-unek mereka itu.
Discussion about this post