Dalam kehidupan sekarang ini memang sudah tidak rahasia lagi kalau semakin memudar saja bentuk pemahaman etika sehingga sangat sulit untuk ditemukan watak kesusilaan yang sesuai dengan sebagaimana mestinya. Tidak terkecuali dikalangan intelektual muda dan kaum elit politik bangsa Indonesia tercinta ini.
Tujuan etika politik, menurut Paul Ricoeur, adalah mengarahkan pada hidup yang baik, bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil.
Definisi etika politik membantu kita menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang direduksi menjadi hanya sekadar etika individual yakni perilaku individu dalam bernegara. (Paul Ricoeur, “The Moral, The Ethical, and The Political”, dalam : Gregory R. Johnson, Dan R. Stiver (ed.), Paul Ricoeur and the Task of Political Philosophy, Lexington Books, United Kingdom 2013 ).
Pengertian etika politik dalam perspektif Ricoeur mengandung tiga tuntutan yakni, pertama, upaya hidup yang baik bersama dan untuk orang lain. Kedua, upaya memperluas lingkup kebebasan. Ketiga, membangun institusi-institusi yang adil.
Tiga tuntutan itu saling terkait. “Hidup yang baik bersama dan untuk orang lain” tidak mungkin akan terwujud kecuali bila seseorang mampu menerima pluralitas dan mau hidup dalam kerangka institusi-institusi yang adil.
Hidup yang baik tidak lain adalah cita-cita kebebasan: kesempurnaan eksistensi atau pencapaian keutamaan. Institusi-institusi yang adil memungkinkan adanya perwujudan kebebasan dengan menghindarkan warga negara atau kelompok-kelompok dari saling merugikan satu sama lainnya. Sebaliknya, kebebasan warga negara mendorong inisiatif dan sikap kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil.
Dengan etika politik yang sehat serta ditunjang pendidikan politik maka akan melahirkan pemuda pemudi sebagai pemimpin yang berkualitas yang akan selalu berjuang untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
Untuk menjadi pemimpin yang berkualitas tidak ada salahnya kita belajar dari bangsa lain diantaranya seperti negara Jepang di era pemerintahan Tokugawa (zaman Edo) dahulu.
Orang Jepang terkenal memiliki nilai-nilai pengorbanan diri dan dedikasi yang tinggi terhadap Negara_nya. Bahkan Di masa tersebut, loyalitas juga dapat berbentuk tindakan seppuku (hara-kiri) yang dilakukan oleh seorang samurai (prajurit) dengan menusuk perutnya menggunakan pedang.
Di era modern Jepang saat ini, etika dalam politik Jepang diimplementasikan dalam bentuk kerja keras, rasa hormat, pelayanan, kinerja nyata, serta moral yang tinggi kepada komunitas dan negaranya. Nilai-nilai tersebut masih mendarah daging dan sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Jepang pada umumnya.
Oleh karena itu, di dalam etika politik dan pemerintahan, dapat dikatakan bahwa metode pengunduran diri seorang politisi ataupun pejabat negara di Jepang dianggap sebagai bentuk rasa tanggung jawab yang bersangkutan karena telah merugikan kepentingan bersama dan malah mengutamakan kepentingan pribadi.
Etika politik harus direalisasikan oleh setiap individu yang terlibat secara kongkrit dalam pelaksanaan pemerintah Negara. Para pejabat eksekutif, anggota legislatif, maupun yudikatif, para pejabat Negara, aparat pelaksana, dan penegak hukum harus menyadari bahwa selain legitimasi hukum dan legitimasi demokrasi juga harus berdasar pada legitimasi moral.
Suatu kebijakan itu sesuai dengan hukum belum tentu sesuai dengan moral. Contohnya gaji para pejabat Negara sesuai dengan hukum tetapi bila dilihat dari keadaan Negara maka hal tersebut tidak sesuai secara moral.(Magnis-suseno:1987).
Etika politik menuntut agar kekuasaan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku (Legalitas), disahkan secara demokratis (Legitimasi Demokratis) dan tidak bertentangan dengan prinsip prinsip dasar moral (Legitimasi Moral). Ketiga tuntutan itu dapat disebut Legitimasi normatif atau etis.
Generasi muda yang saat ini telah duduk di parlemen harus selalu mengedepankan etika politik yang sehat agar tercipta cita cita luhur para pemuda pendahulu mereka yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dan menjadi elit elit politik yang menempatkan kepentingan rakyat dan negara diatas kepentingan pribadi golongan maupun kepentingan oligarki sehingga tercipta kondisi masyarakat yang sejahtera dalam ekonomi, damai dalam perbedaan kuat serta meningkat dalam toleransi.
Keberhasilan suatu negara bisa dilihat dari kualitas bangsanya. Pemuda memiliki peran yang besar bagi perubahan-perubahan sosial di lingkungannya dan sering disebut sebagai agent of change (agen perubahan).
Sebagai agen perubahan, dengan sikap kritis dan semangatnya, mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menyadarkan masyarakat untuk melakukan suatu gerakan perubahan sosial misalnya dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari ketidaksesuaian kebijakan pemerintah karena seringkali kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.
Etika politik sehat harus tetap dijaga agar tercipta kerukunan dan ketentraman di negeri ini. Mari kita sebarkan aura positif dalam politik yang tidak berdampak meresahkan.
Selain menjadi agen perubahan, peran pemuda juga sebagai agen pembangunan dan modernisasi. Sebagai agen pembangunan, pemuda bisa turut berkontribusi dalam pembangunan, baik fisik maupun nonfisik dan sebagai agen modernisasi yang menjadi pelopor pembaharuan serta masuk di dunia politik dengan tetap menjunjung tinggi etika politik yang sehat agar ide dan gagasan yang disumbangkan ke negera dapat memberikan kemaslahatan rakyat secara keseluruhan.(***)
Penulis adalah Akademisi Universitas Jayabaya Jakarta
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post