<strong>PENASULTRA.ID, KENDARI</strong> - Pada 2023 ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengalokasikan anggaran sebesar Rp81 miliar untuk penanggulangan stunting di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal tersebut dikemukakan Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo saat menghadiri rapat koordinasi penurunan stunting di tingkat Provinsi Sultra belum lama ini. Menurut Hasto, penyerapan anggaran stunting di Sultra pada tahun lalu cukup bagus, terutama untuk wilayah Kabupaten Konawe dan Konawe Utara. "Saya yakin bila semuanya bergerak dan semua serius target presiden untuk bisa turun di bawah 20 persen bisa terwujudkan, dan 2024 nanti semoga Sulawesi Tenggara bisa bebas dari stunting," tegasnya. Olehnya itu BKKBN akan mengerahkan 7791 orang, untuk menjadi kader pendamping keluarga. Tugas mereka mendampingi calon pengantin, ibu hamil dan ibu menyusui, mengawal mereka untuk tidak melahirkan generasi stunting berikutnya. "Kita sudah rancang termasuk anggaran untuk program tersebut, yang akan direalisasikan pada 2024 mendatang," terang Hasto. Kepada para peserta rapat koordinasi yang di antaranya merupakan sejumlah kepala daerah, kepala dinas, kader stunting serta pihak terkait dalam penanganan stunting, Hasto berpesan agar pertemuan tersebut bermakna dan berkontribusi dalam bekerja, terutama dalam upaya penurunan stunting di daerah ini. Dalam rapat kordinasi yang juga dihadiri Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas, Kepala BKKBN Sultra, Asmar menegaskan bahwa pertemuan ini akan menjadi reviuw pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi dan kabupaten se Sultra. <strong>Editor: Ridho Achmed</strong> <strong>Jangan lewatkan video populer:</strong> https://youtu.be/ytKn4zakz7Y?si=qClDpLr9rd1hRTCY
Discussion about this post