PENASULTRAID, KENDARI – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) rutin Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin 14 Juli 2025.
Rakor yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah kali ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI, Tomsi Tohir.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) tak ketinggalan turut pula mengikuti Rakor yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi.
Nampak hadir di antaranya, Asisten II Setda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Biro Perekonomian, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan dari BPS, Bulog, Inspektorat, dan sejumlah OPD lingkup Sultra terkait lainnya.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menyampaikan perkembangan kondisi inflasi di berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Ia menyebut, beberapa daerah seperti Papua Selatan, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, DIY, dan NTB mengalami tekanan inflasi yang perlu diantisipasi secara serius. Sejumlah kabupaten dengan tingkat inflasi tertinggi termasuk Luwu, Timur Tengah Selatan, Konawe, dan Kolaka, diminta untuk mengecek secara rinci komoditas penyebab inflasi dan memperkuat koordinasi antarwilayah.
“Untuk kepala daerah, saya minta panggil BPS-nya, cek apa barang yang menyumbang kenaikan harga. Kalau sudah diingatkan berkali-kali tapi masih juga tinggi, maka harus dievaluasi kinerja dinas terkait, apakah mereka masih mampu mengelola situasi ini atau tidak,” tegas Tomsi.
Dari hasil pemantauan nasional terhadap 150 pemerintah daerah, tercatat 99 daerah memiliki angka inflasi di atas rata-rata nasional. Kabupaten Konawe, misalnya, mencatatkan angka 3,88 persen, Timur Tengah Selatan 3,92 persen, hingga Kabupaten Banggai mencapai 4,00 persen.
Tomsi mengingatkan agar implementasi sembilan langkah pengendalian inflasi yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan secara konsisten.
Ia mengungkapkan bahwa dari 552 kabupaten/kota yang seharusnya melakukan pemantauan stok dan harga, baru 343 yang melakukannya. Sementara, hanya 204 daerah yang aktif menjaga pasokan bahan pokok dan 226 daerah yang melaksanakan gerakan menanam.
“Ini menunjukkan bahwa sebagian besar masih bekerja secara konvensional dan belum maksimal dalam penanganan inflasi,” ucapnya.
Adapun data perkembangan harga pangan menunjukkan peningkatan signifikan pada beberapa komoditas.
Berdasarkan pencatatan SP2KP per 11 Juli 2025, tiga komoditas utama yang terus mengalami kenaikan pada minggu pertama dan kedua Juli adalah bawang merah, cabai rawit, dan beras. Bawang merah mengalami kenaikan di 260 daerah, cabai rawit di 250 daerah, dan beras di 178 daerah kabupaten/kota.
Discussion about this post