<strong>PENASULTRA.ID, JAKARTA</strong> - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi unggahan Pakar Hukum Tatanegara, Prof Denny Indrayana di media sosial Twitter terkait pengambilalihan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung (MA). Presiden keenam RI itu mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri. Menurut SBY, mengenai info adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024, itu adalah kemunduran demokrasi. “Tadi malam saya terima telpon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?,” kata SBY dalam keterangannya, Senin 29 Mei 2023. Berdasarkan akal sehat, kata SBY, sulit diterima Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali pihak Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu kalah di pengadilan. "Kalau ini terjadi info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk,” tekan SBY. Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, tegakkan kebenaran dan keadilan. “Indonesia bukan negara "predator" (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah selalu kalah,” tegasnya. Olehnya itu, SBY mengimbau kader Partai Demokrat di seluruh tanah air agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). “Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” ujar SBY memungkasi. <strong>Editor: Ridho Achmed</strong> <strong>Jangan lewatkan video populer:</strong> https://youtu.be/fR5oS0PPTH4
Discussion about this post