Sementara itu, kata Asrun lagi, penyelenggaraan penataan akses (access reform) harus terus didorong melalui pemberdayaan masyarakat. Langkah ini mencakup penyediaan akses permodalan, bantuan bibit, pupuk, pelatihan teknologi, serta dukungan pemasaran dan distribusi hasil.
Dengan pendekatan seperti ini, diharapkan para penerima manfaat reforma agraria dapat meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan.
“Tentu diharapkan kedepan agar keberadaan GTRA Provinsi Sulawesi Tenggara dapat menjadi forum integratif yang menghubungkan berbagai program pemberdayaan lintas sektor. Kita juga perlu terus menambah cerita-cerita keberhasilan (success stories) sebagai bukti nyata dari efektivitas pelaksanaan reforma agraria di daerah kita,” harapnya lagi.
Secara khusus, Sekda Asrun menyampaikan ajakan Gubernur Sultra kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan dukungan dan pendampingan aktif dalam menyelesaikan persoalan sengketa dan konflik agraria yang masih terjadi di berbagai wilayah.
Penyelesaian konflik ini menuntut pendekatan kolaboratif yang bersifat lintas sektoral, demi terciptanya keadilan dan ketenteraman masyarakat.
Asrun menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria sangat bergantung pada komitmen dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah.
“Untuk itu, mewakili Gubernur Sultra, saya mengajak seluruh ketua dan anggota GTRA di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus menunjukkan kinerja yang nyata dan berorientasi pada hasil. Mari kita jadikan forum ini sebagai sarana untuk memperkuat kerja sama, membangun kepercayaan, dan menciptakan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujar Asrun.
Asrun pun kembali berharap agar kegiatan sosialisasi ini tidak berhenti sebagai acara seremonial semata, tetapi menjadi pemantik gerakan yang lebih luas, berkelanjutan, dan membumi di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post