“Seperti apa nanti presiden memutuskan, intinya adalah Gerindra ingin agar kebijakan ini dievaluasi, disempurnakan. Karena PPDB ini maksudnya baik, tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Artinya perlu penyempurnaan dalam pelaksanaan teknisnya, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah seperti sebelumnya,” ujar Sekjen Gerindra itu.
Sebelumnya Muzani juga sudah menyuarakan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengevaluasi dan meninjau ulang kebijakan zonasi PPDB ini.
“Sejak 2017 kebijakan ini dikeluarkan dalam pandangan kami belum ada suatu terobosan kebijakan Kementerian Pendidikan yang signifikan untuk menyempurnakan kebijakan ini,” kata Muzani melalui keterangan tertulisnya Selasa 11 Juli 2023.
“Maka kami mohon dengan hormat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendengarkan semua ini sebagai sebuah keluhan orang tua didik, kerisauan masyarakat, dan calon siswa. Kalau perlu menurut kamis kebijakan ini ditinjau ulang,” pungkas Muzani.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post