Selain itu juga telah dibentuk 1.116 Tim Pendamping Keluarga di Provinsi Kepri, yang bertugas meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan penerimaan program bantuan sosial, serta mendeteksi dini faktor risiko stunting.
“Saya berharap melalui Bapak Gubernur bisa turun ke lapangan untuk bisa “memprovokasi” Bupati dan Walikota untuk bisa bergerak untuk menggunakan yang sudah tersedia tersebut. Ketika pandemi akan segera selesai saya kira stunting menjadi permasalahan yang harus sangat diperhatikan,” tutur Hasto penuh harap.
Menyikapi hal itu, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengungkapkan, terkait dengan penurunan angka prevalensi stunting bukan peringkat yang ingin dicapai namun target dibawah 14 persen lah yang harus direalisasikan.
“Saya selalu berusaha hadir berkeliling Kabupaten dan Kota pada acara Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), karena forum itu untuk memberikan penekanan penting karena semua stakeholder hadir, Bupati, Walikota, DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentunya dipertegas lagi pada Musrenbang tingkat Provinsi,” ungkap Ansar Ahmad.
Dalam kesempatan tersebut Kepala BKKBN juga menyampaikan bahwa telah menyiapkan proyeksi angka prevalensi stunting dan juga memiliki data terkait faktor-faktor penyebab stunting di setiap Kabupaten dan Kota di Kepri yang bisa digunakan. Seperti data kesehatan ibu dan anak juga terkait faktor sensitif penyebab stunting seperti ketersediaan air minum, jamban yang tidak layak dan rumah tidak layak huni.
Editor: Ridho Achmed
Jangan lewatkan video populer:
Discussion about this post